Sanitasi dan Air Minum untuk Indonesia Lebih Sehat �Bangun Sanitasi, Jangkau Air Minum�

29 Oktober 2013
Dibaca : 2615 kali

Jakarta 29 Oktober 2013 -  Sanitasi dan air minum merupakan hal yang saling berkaitan. Penyediaan fasilitas sanitasi layak sangat bergantung pada ketersediaan air minum yang layak. Begitu pun sebaliknya, untuk mendapatkan air minum yang aman diperlukan upaya pengelolaan sanitasi yang baik. Untuk meningkatkan kondisi layanan sanitasi dan air minum di Indonesia, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional kembali menggelar Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) yang diadakan pada 29-31 Oktober 2013 di Balai Kartini, Jakarta. KSAN 2013 mengambil tema “Sanitasi dan Air Minum untuk Indonesia Lebih Sehat: Bangun Sanitasi, Jangkau Air Minum”. KSAN bertujuan untuk memperluas komitmen pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan air minum untuk kesehatan.

Tahun 2013 merupakan tengah tahun periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan 2 (dua) tahun menuju tahun akhir pencapaian komitmen Indonesia terhadap Millenium Development Goals (MDGs). Untuk itu, sudah selayaknya seluruh pihak berupaya untuk melihat kembali di mana capaian Indonesia saat ini agar apa yang telah menjadi target dan sasaran pembangunan dapat tercapai, baik komitmen terhadap pembangunan internasional maupun agenda pembangunan nasional.

Hingga saat ini, kondisi sanitasi dan air minum di Indonesia masih jauh dari harapan. Masih banyak penduduk yang belum memiliki akses terhadap sanitasi dan air minum yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pekerjaan Umum 2013, dari 62,41% target yang diamanatkan dalam MDGs 2015 baru sebanyak 57,35% penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Artinya, dibutuhkan penambahan layanan sanitasi bagi 18 juta jiwa agar target tersebut dapat tercapai. Pada pencapaian layanan air minum, capaian yang ada saat ini adalah sebesar 58,05% dari target sebesar 68,87%. Masih terdapat selisih sebesar 33 juta jiwa agar target MDGs tersebut dapat terpenuhi.

Dengan kondisi air minum dan sanitasi yang buruk, tanpa disadari Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp. 56 Trilyun setiap tahunnya atau setara dengan 2,3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Padahal, kerugian tersebut setara dengan 25% anggaran pendidikan nasional yang dianggarkan per tahun atau setara dengan biaya untuk menyediakan 12-15 juta toilet yang layak. Data dari Water Sanitation Program (WSP)-World Bank tahun 2008 menunjukkan bahwa kondisi sanitasi yang buruk mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1,4 triliun di sektor pariwisata dan sebesar Rp. 29 triliun di sektor kesehatan. Selain itu, sanitasi buruk juga berdampak pada tingginya angka kejadian penyakit diare dan gizi buruk. Dari hasil survei yang sama, diare akibat sanitasi dan air minum buruk menyebabkan kematian anak sebanyak 1,4 juta jiwa per tahun.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan layanan sanitasi dan air minum yakni dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan perencanaan pembangunan sanitasi dan air minum, serta meningkatkan sistem data dan informasi terkait sanitasi dan air minum. Berbagai upaya tersebut dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional yakni wadah lintas kementerian yang dibentuk pada tahun 1997 untuk mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan strategis pembangunan sanitasi dan air minum. Melalui Pokja AMPL Nasional, sejumlah program dikoordinasikan secara strategis baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Di daerah, koordinasi dan sinergi serupa juga dilakukan melalui Pokja Provinsi maupun Pokja Kabupaten/Kota.

Beberapa program pembangunan sanitasi dan air minum yang dilaksanakan Pemerintah antara lain Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2009, saat ini telah ada 346 Kabupaten/Kota yang telah mengarusutamakan pembangunan sanitasi di daerahnya. Pengarusutamaan tersebut juga terjadi melalui dilaksanakannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyediaan layanan sanitasi komunal. Sebagai upaya untuk menyelaraskan pembangunan air minum dan sanitasi, Indonesia saat ini tengah menginisiasi Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yaitu pengelolaan air minum berbasis resiko untuk menjamin terpenuhinya 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan)  dalam pelayanan air minum.

Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sanitasi dan air minum terlihat dari terbentuknya Pokja AMPL di 33 provinsi dan di lebih dari 340 kabupaten/kota. Pemerintah Daerah berupaya menentukan arah pembangunan yang akan dituju ke depan dengan menyusun berbagai dokumen perencanaan seperti Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Rencana Induk - Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM). Hingga saat ini telah tersusun SSK di 225 Kabupaten/Kota dan RI-SPAM di 212 Kabupaten/Kota. Adanya perencanaan tersebut berdampak pada meningkatnya porsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi pembangunan sanitasi yaitu rata-rata meningkat menjadi 1,5% hingga 2%, bahkan ada yang telah mengalokasikan sebesar 6% dari total APBD-nya. Komitmen pemerintah daerah juga ditunjukkan oleh pembentukan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Dari hanya 12 kota anggota pada saat pendiriannya di tahun 2009, anggota AKKOPSI telah bertambah menjadi 224 kabupaten/kota pada tahun 2013.

Tidak hanya Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga telah meningkatkan komitmennya yang utamanya tercermin dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada periode RPJMN 2004-2009 anggaran yang dialokasikan melalui APBN adalah sebesar Rp.4,6 Trilyun untuk air minum dan sebesar Rp.2,6 Trilyun untuk sanitasi. Dengan berbagai upaya termasuk dilakukannya advokasi massive sejak Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) I pada tahun 2007, anggaran untuk air minum dan sanitasi terus mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.15,6 Trilyun untuk air minum dan Rp.12 Trilyun untuk sanitasi pada periode RPJMN 2010-2014.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa kebutuhan dasar termasuk air minum dan sanitasi harus dapat dipenuhi di akhir periode RPJMN III yaitu pada akhir tahun 2019. Artinya, pada tahun tersebut seluruh masyarakat harus sudah memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi. Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S. Priatna, “Akses layanan sanitasi dan air minum harus telah mencapai 100 persen di tahun 2019. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pembangunan sanitasi dan air minum, maka dari itu, diperlukan upaya keras dan perhatian yang khusus terhadap pemenuhan target sanitasi dan air minum di tahun 2019.” Dalam meningkatkan pembangunan sanitasi dan air minum diperlukan sinergi dari semua pihak. “Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat umum juga memiliki peran yang penting dalam upaya peningkatan layanan sanitasi dan air minum.” ujar Dedy.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan di sektor sanitasi dan air minum, Pemerintah berupaya merangkul perhatian dan kepedulian semua pihak melalui penyelenggaraan KSAN. KSAN diselenggarakan 2 tahun sekali dan telah berlangsung tiga kali sejak 2007. Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) I pada tahun 2007 dihadiri oleh sekitar 200 peserta dan juga perwakilan Kepala Daerah dari 6 kabupaten/kota. KSN II pada tahun 2009 dihadiri oleh sekitar 350 peserta dan melibatkan 40 kabupaten/kota. Sementara KSAN III pada tahun 2011 dihadiri oleh sekitar 860 peserta dengan keterlibatan 150 kabupaten/kota. Tahun 2013 merupakan pelaksanaan KSAN yang ke-empat dan akan diikuti oleh hampir 450 kabupaten/kota. Terjadi peningkatan jumlah peserta yang signifikan hanya dalam kurun waktu 5 tahun.

KSAN 2013 akan dimeriahkan dengan 2 agenda besar yakni konferensi dan festival. Pada acara konferensi terdapat serangkaian kegiatan seperti talkshow para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan sesi-sesi paralel yang mengangkat topik terkait air minum dan sanitasi yang diisi oleh para pembicara dari dalam dan luar negeri. Sejumlah narasumber yang akan menjadi pembicara antara lain Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Wakil Menteri Pendidikan, Bapak Wakil Menteri Keuangan, Pejabat dari Kementerian Lainnya, Mission Director USAID, Acting Head of AusAID Indonesia, dan Country Representative UNICEF. Selain itu, pada acara konferensi KSAN juga akan diselenggarakan Penganugerahan AMPL Award dan Pengumuman Finalis Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Perkotaan. Acara konferensi akan menghadirkan lebih dari 1000 peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat, perwakilan Pemerintah Daerah, mitra dan sponsor, perwakilan pers, penggiat air minum dan sanitasi, serta masyarakat umum.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran segenap pihak untuk memprioritaskan pembangunan air minum dan sanitasi, pada rangkaian acara KSAN ini juga diselenggarakan Festival yang merupakan pameran dengan konsep “One Giant Booth”. Dengan konsep ini, pengunjung dapat menjelajahi berbagai kondisi air minum dan sanitasi yang diilustrasikan dalam gambaran sebuah sungai dari hulu ke hilir. Pengunjung akan melihat sejumlah contoh praktik baik dan buruk dalam pengelolaan air minum dan sanitasi serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Festival KSAN 2013 juga akan diisi dengan mini talkshow, pagelaran wayang, pertunjukan boneka, serta berbagai lomba dengan berbagai hadiah menarik. Festival KSAN akan dihadiri oleh sekitar 500 orang setiap harinya yang terdiri dari anak-anak (pelajar SD), mahasiswa, masyarakat umum dan juga para mitra serta sponsor. Dengan demikian, diperkirakan akan ada 1500 orang pengunjung area Festival yang datang dari berbagai kalangan dan masyarakat umum.

Penyelenggaraan KSAN 2013 didukung oleh sejumlah mitra Pokja AMPL Nasional diantaranya AusAID, WSP World Bank, USAID, WHO, UNICEF, IUWASH, High Five, Waspola Facility, UN Habitat, USDP, Indonesia Infrastructure Initiative, Plan, Aqua, IATPI, Palyja, Astra, Aetra, Oxfam, Mercy Corps, Royal Haskoning DHV Indonesia, Shimavi, World Vision, Adiwara, Trisakti, FORKAMI, dan Nusantara Bertutur.

                                                                                          -------------

Informasi lebih lanjut, harap menghubungi:

Cheerli

Humas Pokja AMPL

Jl. R.P. Soeroso No. 50 Gondangdia, Jakarta Pusat

Phone   :  +62 21 31904113

Mobile  :  +62 813 8019 3224

Email     :  cheerli_2320@yahoo.com

Web       :  www.ampl.or.id