Pengolahan Limbah di DKI Buruk, Butuh Anggaran Rp 125 Triliun

30 Oktober 2013
Dibaca : 1172 kali
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pernah menyebutkan Jakarta memiliki sistem pengolahan limbah terpusat (sewerage) terparah di Indonesia. Sistem sewerage di Jakarta masih mencapai 3%.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Bappenas Dedi Priatna mengatakan, capaian sewerage di Jakarta mengkhawatirkan. Jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Asia Tenggara yang lain, Jakarta masih kalah jauh.

"Yang paling menyedihkan di Jakarta kita baru mencapai 3%. Yang lain itu dibuang ke tanah, jadi diare jadi apa. Singapura mencapai 100%. Kuala lumpur 96%, Hanoi 65%," kata Dedi selepas acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Dikatakan Dedi, pemerintah pusat melalui Kementerian PU bekerjasama dengan pemerintah daerah Jakarta untuk mempercepat pembangunan sistem pengolahan limbah terpusat ini. Menurut Dedi, butuh dana hingga Rp 125 triliun untuk merealisasikan hal tersebut.

"Kalau Rp 1 triliun saja dialokasikan untuk Jakarta, butuh waktu hingga 125 tahun. Tapi akan marah daerah lain," katanya.

Bukanlah hal mudah untuk membangun sebuah mengolah limbah menjadi air bersih yang mengalir di sungai. Terdapat 12 zona yang masuk ke dalam rencana pembangunan sewerage di Jakarta.

"Sekarang baru dikerjakan zona 1 dan zona 6," katanya.

Selain persoalan anggaran, Dedi mengatakan, masalah kesadaran masyarakat pun menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini. Salah satunya adalah pengolahan limbah di sebuah kompleks perumahan yang harus dibenahi.

"Kalau real estate itu wajib, jadi pengembang itu harus menegakan ini," katanya.


(zul/dru)

sumber