Panitia Kemitraan Siap Kawal PAMSIMAS III Tahun 2016
Panitia Kemitraan mengemban kepercayaan untuk mensejahterakan masyarakat melalui Program Pamsimas
07 September 2016
Dibaca : 2250 kali
Indonesia
bercita-cita mencapai akses universal air minum aman dan sanitasi yang layak
pada tahun 2019. Untuk merealisasikan pencapaian akses tersebut diperkirakan
akan dibutuhkan pendanaan sebesar Rp253,8 triliun.
Alokasi
pendanaan yang bersumber dari APBN dapat diperkirakan sangat terbatas. Mempertimbangkan
hal tersebut, pemerintah menginisiasi berbagai program dan kegiatan
pengembangan SPAM dan Sanitasi yang diselenggarakan secara kolaboratif
bersama-sama dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD,
APBDesa, serta dari masyarakat dan swasta
Untuk
mewujudkan kolaborasi ini Pokja AMPL Kabupaten lokasi Pamsimas melalui Panitia
Kemitraan (Pakem) seluruh kabupaten lokasi
Pamsimas III (365 kabupaten) telah mengikuti peningkatan kapasitas melalui
kegiatan sosialisasi Pamsimas III, yang dilakukan pada bulan Maret dan Agustus
2016 di 6 regional.
Agus Ahyar
selaku ketua CPMU saat menyampaikan paparannya dalam acara sosialisasi ini menegaskan
bahwa kolaborasi dalam pendanaan ini sangat penting untuk membiayai pembangunan
sistem air minum, tertutama di wilayah perdesaan dengan menggunakan pendekatan
Pemberdayaan Masyarakat (Community
Development), seperti program PAMSIMAS ini. Namun Program Pamsimas bukan
satu-satunya program yang akan menjawab penyelesaian atas pemenuhan akses air
minum dan sanitasi di daerah, banyak sumber pembiayaan yang dapat digunakan,
misalnya DAK Air Minum dan Sanitasi, DAK Kesehatan, Dana Desa, dana-dana dari
pusat yang ditransfer ke
daerah dan dari pihak swasta melalui program CSR.
“Sampai tahun 2019 sebanyak 27.000 desa akan menjadi
target pendampingan Pakem, hal ini merupakan kepercayaan yang diemban oleh
Pakem untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan akses air minum dan
sanitasi,” tutur Agus.
I
mran
Agus Nurali selaku Direktur Kesehatan Lingkungan menekankan bahwa kurangnya
akses air minum aman dan sanitasi yang layak berdampak signifikan pada tingkat kesejahteraan
dan derajat kesehatan
masyarakat, selain diare juga sistem pencernaan rusak sehingga gizi tidak
terserap dengan baik hal ini bisa menyebabkan gizi buruk dan
stunting (kekerdilan) seseorang.
Selain Imran, narasumber dari Kementerian
Kesehatan, Eko Saputro juga berharap Pakem mensejahteraan masyarakat melalui peningkatan
kesadaran hidup bersih dan sehat dengan
mengawal pencapaian SBS (Stop
Buang Air Besar Sembarangan) desa sasaran, Eko juga menekankan target
Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemicuan STBM di seluruh desa di
Indonesia sampai tahun 2019 dapat terdukung oleh Tim Pakem dan Pokja AMPL.
Sejalan dengan Agus, Eko juga berharap
pegabdian Pakem tidak hanya sebatas memantau proses pemicuan tapi juga
memastikan proses monitoring pasca pemicuan
dilaksanakan oleh para sanitarian.
Eko wiji Purwanto,
narasumber dari Bappenas juga sependapat dengan narasumber sebelumnya bahwa pengabdian untuk
pembangunan air minum dan sanitasi adalah ibadah yang menghasilkan amal jariah.
Keberadaan
Pokja AMPL di daerah adalah satu wujud komitmen pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan
akses air minum dan sanitasi.
Dalam
paparannya Eko Wiji menekannkan strategi yang harus diambil oleh Pokja AMPL
dalam rangka percepatan akses universal air minum dan sanitasi adalah,
menyepakati alasan mengapa air minum dan sanitasi ini penting, mempengaruhi stakeholder yang dapat berpengaruh dalam
menentukan kebijakan pembangunan AMPL, menyususun strategi bersama lintas
pelaku, menyiapkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, dan saling
membuka peluang untuk menuju cita-cita.
Di sisi
lain narasumber dari Satker PAM-BM, Novi Rindani menegaskan, bahwa kesiapan
pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan Pamsimas, selain
kesiapan Pakem mengawal pelaksanaan Program Pamsimas, keberadaan Satker juga
harus siap, di mana Program Pamsimas akan dibawahi oleh Satker PPIP yang akan
mengelola dana BLM APBN, Novi berharap bagi daerah yang ada perubahan Satker
PPIP dapat segera menyampaikan usulan ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR sehingga
setelah penetapan desa lokasi Pamsimas, dana BLM sudah dapat dicairkan pada
saat pelaksanaan fisik awal tahun 2017.
Sosialiasi
Program Pamsimas III bagi Panitia Kemitraan ini dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan Pamsimas III, khususnya untuk
pelaksanaan pemilihan desa sasaran untuk melaksanakan pembangunan fisik di
tahun 2017, melakukan pemantau dan evaluasi pelaksanaan program Pamsimas, serta
melakukan upaya alternatif pembiayaan dari berbagai sumber untuk mencapai Akses Universal Air Minum dan Sanitasi di daerahnya.
Dany
Sutjiono selaku Advisor Keberlanjutan Program berharap Pakem dapat memanfaatkan
SIM (Sistem Informasi Manajemen) dalam melakukan pemantatauan dan evaluasi
pelaksanaan Pamsimas di daerahnya.
Sehubungan
dengan tugas Pakem dalam melakukan upaya alternatif pembiayaan, Dany juga
menyampaikan adanya peluang untuk percepatan pencapaian Akses Universal Air Minum melalui program Hibah Air Minum Perdesaan
berbasis Kinerja yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
yang saat ini diikuti oleh 19 kabupaten, dan diharapkan tahun 2017 peminatnya
semakin banyak, karena direncanakan akan dialokasikan sekitar 200 milyar rupiah
untuk program tersebut, sedangkan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah
ke atas yang belum terakses air minum,
NGO dari Amerika (Water. Org) siap memfasilitasi BPSPAMS
untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Perbankan.
Pakem juga diharapkan bersungguh-sungguh
menjalankan tugasnya membantu pemerintah daerah, sehingga masyarakat
yang benar-benar membutuhkan pelayanan air minum dan sanitasi dan sesuai dengan
kriteria program dapat mengikuti dan memperoleh manfaat dari program Pamsimas, sehingga terwujud kesejahteraan
masyarakat sesuai yang diharapkan. (Endang Sri Rejeki/Edit:
Rini Harumi)
