PAMSIMAS Siap Salurkan Hibah Insentif Kabupaten Kota

19 Februari 2013
Dibaca : 2324 kali

Di awal tahun 2013, Program Pamsimas akan menyalurkan Hibah Insentif Kota/Kabupaten (HIK). Sesuai dengan komitmen awal, bagi kota/kabupaten yang melaksanakan program ini dengan kinerja baik, Pemerintah melalui dana APBN yang masuk dalam komponen 4 Program Pamsimas akan memberikan insentif, berupa sejumlah dana untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi di daerah.

HIK sudah dipersiapkan oleh pengelola Pamsimas melalui kegiatan penjaringan yang dilakukan sejak  pertengahan tahun 2012. Daftar kabupaten/kota yang masuk kreteria, diundang dalam pertemuan bantuan teknis penyusunan proposal di Jakarta pada akhir tahun 2012.

Awal tahun 2013, dari 50 kota/kabupaten yang ada dalam daftar, hanya 28 kota/kabupaten yang mengirimkan proposal. Target penyaluran dana insentif ini sebesar 20 milyar rupiah, untuk sebarannya tergantung dari dana APBD dalam proposal masing-masing.

Dalam rangka penyiapan penyaluran dana HIK ini, pengelola Pamsimas dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat pembahasan pemetaan penguatan kelembagaan dan penanganan HIK di Hotel Acacia, Jakarta pada 14 Februari 2013.

Kegiatan yang digawangi oleh Wahyu Suharto selaku Wakil Ketua Central Project Management Unit (CPMU) Pamsimas dari Kemendagri ini dihadiri oleh pengelola program lintas kementerian lainnya.  Wahyu memaparkan urutan rangking hasil seleksi yang telah ia lakukan bersama tim terhadap 28 kota/kabupaten yang mengirimkan proposal. Adapun kriteria yang digunakan adalah; komitmen penyediaan dana APBD, rasio efisiensi pembiayaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terhadap target penerima manfaat, dan record mengenai kinerja kota/kabupaten.

Pada kesempatan yang sama, Tanozisochi Lase atau akrab dipanggil “Anes”, selaku Wakil ketua CPMU Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, mengusulkan agar kriteria penilaian ini tidak hanya meihat besaran APBD, tetapi juga target rencana cakupan akses yang akan dicapai dengan dana yang diusulkan tersebut.

Kisaran besar pagu dana APBD yang diusulkan untuk HIK ini cukup fantastis, dari 250 juta rupiah sampai dengan 1,56 milyar rupiah. Nilai ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah yang mengajukan proposal untuk percepatan layanan akses air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di daerahnya.

Pertemuan ini ditutup secara resmi oleh Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Ditjen Bina Bangda, Edi Sugiharto. Dalam arahannya, beliau mengatakan bahwa seleksi kali ini merupakan tahap pembelajaran bagi kota/kabupaten yang dinilai berhasil menjalankan program, sehingga dapat memotivasi kota/kabupaten lain untuk meningkatkan pengarusutamaan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Endang Sri Rejeki/Kelly)