Mempersiapkan Fasilitator Andal Untuk Mempercepat Pembangunan Sanitasi

26 Februari 2013
Dibaca : 2286 kali

Warga Membangun Toilet Bersama. Langkah ini merupakan bukti nyata membaiknya kondisi sanitasi di Indonesia

Kondisi sanitasi Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan ASEAN kondisi sanitasi di negara ini hanya berhasil menempati urutan tiga terbawah. Artinya, posisi Indonesia masih berada di bawah Vietnam dan Myanmar. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terlebih Indonesia telah merdeka lebih dulu dari kedua negara tersebut.

Untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan membentuk program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program PPSP diluncurkan oleh Boediono, Wakil Presiden RI saat Konferensi Sanitasi Nasional pada 2009.

Disamping untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di sektor sanitasi, pelaksanaan program PPSP juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target RPJMN 2014 dan MDGs 2015, yaitu mengurangi lebih dari separuh penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses air minum aman dan sanitasi layak.

Program PPSP sendiri memiliki tiga target utama yaitu menghentikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), melaksanakan praktek 3R (Reuse Reduce Recycle) serta meningkatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sanitary landfill dan yang terakhir ialah mengurangi genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha.

Untuk mendukung, mempercepat dan mencapai sasaran sanitasi pada 25 Februari 2013 kemarin, PPSP mengadakan pelatihan kepada fasilitator provinsi dan fasilitator kabupaten/kota. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pembekalan kepada para fasilitator agar dapat menyusun dokumen BPS (Buku Putih Sanitasi), SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota) dan MPS (Memorandum Program Sanitasi).

Selain itu, dengan pelatihan ini para fasilitator diharap dapat memiliki kapasitas memadai untuk memfasilitasi Pokja Provinsi dalam penyusunan dokumen yang berkualitas dan tepat waktu.

Pelatihan yang diadakan di hotel Twin Plaza, Jakarta ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan daerah dari 33 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Djoko Mursito, Direktur PPLP Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU yang diwakili oleh Bona Panjaitan, PIU Teknis PPSP mengatakan, pelatihan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kondisi sanitasi Indonesia.

 “Diharapkan pula melalui pelatihan ini makin banyak lagi provinsi maupun kabupaten/kota dan masyarakat yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di wilayahnya,” ujarnya.

Dia memaparkan, di tengah ketertinggalan pembangunan sanitasi Indonesia, langkah perbaikan kondisi sanitasi bukanlah satu hal mudah yang bisa dilakukan. “Oleh karena itu, untuk mewujudkan target RPJMN 2014 dan MDGs 2015 terkait ketersediaan air minum aman dan sanitasi layak dibutuhkan dukungan semua pihak. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, dari mulai dibentuk pada 2009-2012 Program PPSP telah diikuti 223 Kabupaten/Kota. Sedangkan, pada 2013  ini telah ditetapkan kembali peserta PPSP sebanyak 123 Kabupaten/Kota ditambah 5 Kabupaten/Kota yang sedang diproses untuk kepesertaan program PPSP.

Disisi lain, pada sesi diskusi, Laisa Wahanudin, Kasubdit Persampahan dan Drainase, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Kementerian Bappenas mengatakan, percepatan pembangunan sanitasi di Indonesia merupakan hal penting yang harus segera dilakukan.

“Pasalnya, bukan hanya posisi kondisi sanitasi Indonesia yang masih dibawah negara lain. Namun, banyak kerugian yang di derita negara maupun masyarakat karena buruknya kondisi tersebut,” katanya.

Berdasarkan study Water Safety Plan, Bank Dunia, 2007 memaparkan, kerugian Indonesia akibat sanitasi mencapai Rp 56 Triliun. Parahnya lagi, besarnya kerugian tersebut setara dengan biaya membangun 12-5 juta unit toilet lengkap dengan septik yang layak.

Menurut Wahanudin, lewat keberadaan PPSP ini diharapkan sejumlah kondisi maupun kerugian yang diakibatkan oleh buruknya kondisi sanitasi dapat diperbaiki. “Selain itu, adanya pelatihan bagi fasilitator ini juga diharap dapat meningkatkan dan mengejar ketertinggalan pembangunan sanitasi Indonesia,” terangnya.

Dia mengungkapkan, para fasilitator tersebut juga diharap bisa memfasilitasi kabupaten/kota untuk memiliki Stategi Sanitasi Kota (SSK) yang berkualitas. “Sebab, SSK merupakan dokumen acuan pembangunan sanitasi di daerah yang berisikan strategi untuk mengatasi pemasalahan sanitasi,” jelasnya.

Selanjutnya, dia menambahkan, bukan hanya dapat membantu dalam membuat dokumen saja, para fasilitator ini juga diharapkan memiliki sejumlah kemampuan lain, salah satunya seperti kemampuan dalam hal advokasi.

“Hal tersebut diperlukan, karena untuk mengadvokasi para pengambil keputusan di daerah dalam mendukung pembangunan sanitasi di daerahnya masing-masing,” pungkasnya. Tim Komunikasi (Cheerli, Nissa, Kelly)

 

Share

Tweet

---