|
BEKASI-- Warga Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Bekasi, beramai-ramai mendatangi kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, kemarin (9/3). Mereka menuntut Pemkot Bekasi menyediakan sumur artesis untuk memperoleh air bersih. Warga di tiga kelurahan tersebut yang berjumlah sekitar 12.000 orang, juga mempermasalahkan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dari DKI Jakarta ke TPA Bantargebang yang letaknya dekat denan tempat tinggal mereka. Selain menuntut perbaikan sumur artesis serta pengadaan jet pump di tiga kelurahan tersebut, warga juga meminta pembayaran uang sisa kompensasi selama enam bulan, pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) seperti posyandu, koperasi warga, klinik kesehatan, perbaikan jalan, serta sarana pendidikan, penghijauan, dan pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu dan putus sekolah. Menurut keterangan perwakilan warga Kelurahan Ciketing Udik, Anen Syamsudin, jika pihak Pemkot Bekasi tidak bersedia menemui mereka (perwakilan para warga) dan memberikan jawaban yang memuaskan, seluruh warga di tiga kelurahan tersebut akan memblokir semua jalan masuk ke lokasi TPA Bantargebang dari lima arah, yaitu Pangkalan 5, Pangkalan 2, Pedurenan, Cileungsi Hijau, dan Setu. "Teman-teman sudah bersiap-siap memblokir jalan bagi truk-truk sampah, jika kita tidak mendapat tanggapan dari pemkot," tandas Anen yang juga ketua Aliansi Masyarakat Ciketing Udik, dihadapan warga yang menunggu di ruang aula kantor Pemkot Bekasi. Anen menuturkan, dari sekian banyak tuntutan yang diajukan oleh warga, masalah perbaikan sumur air bersih merupakan hal utama yang harus segera diselesaikan. "Kondisi air di sana sudah sangat tercemar. Memang kalau dilihat sekilas airnya memang bersih tidak keruh, namun banyak warga yang menderita penyakit gatal-gatal akibat menggunakannya untuk mandi dan minum," paparnya. Akhirnya sekitar pukul 11.45 WIB, Wakil Wali Kota Bekasi, Muchtar Muhammad, bersedia menemui para warga di ruang kerjanya. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam itu, Wakil Wal Kota Bekasi mengatakan pihaknya akan melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan Pemprov DKI Jakarta dan PT Patriot Bangkit Bekasi (PT PBB), Senin (14/3) mendatang. Tentang pembayaran dana kompensasi, diakui Muchtar, sudah berjalan. "Dana tersebut memang sudah dibayarkan, tapi masuk dulu ke kas daerah sebelum dibayarkan ke warga," ujarnya. Perihal pembayaran dana kompensasi Wakil Wali Kota berjanji akan dibayarkan ke warga hari Senin mendatang sebesar Rp 50 ribu per kepala keluarga (KK) setiap bulannya. Sementara terkait masalah pemberian beasiswa, tambah dia, sudah berjalan beberapa waktu lalu. "Namun karena saat ini sudah tidak ada pihak yang mau jadi sponsor, kegiatan tersebut terhenti," jelasnya. (c25) Post Date : 10 Maret 2005 |