Warga Tolak Refungsi TPA

Sumber:Pikiran Rakyat - 18 Desember 2007
Kategori:Sampah Luar Jakarta
NGAMPRAH, (PR).- Perwakilan enam RW di Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar mengadu ke DPRD Kab. Bandung Barat, Senin (17/12), terkait rencana pemerintah merefungsi TPA Leuwigajah. Berlatar pada pengaduan itu, Komisi C dan D membuat nota komisi yang akan dikirimkan ke pimpinan DPRD Kab. Bandung Barat.

Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Wargi Peduli Lingkungan (PWPL) itu membawa dua hal ke hadapan dewan. "Pertama, kami menolak refungsi TPA Leuwigajah, dengan teknologi apa pun. Kedua, kami meminta projek pembangunan tembok, tanggul, dan drainase dihentikan sebelum memiliki kejelasan," ujar Widyo Utomo, Ketua Paguyuban.

Widyo menuturkan, ia bersama sembilan warga lainnya mewakili 633 kepala keluarga (KK) atau 1.761 jiwa di Desa Batujajar Timur dan Desa Selacau. "Bukan hanya trauma yang menjadi alasan kami menolak refungsionalisasi, melainkan beberapa aspek lainnya. Mulai dari aspek lingkungan, kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Menurut kami, refungsionalisasi bukanlah solusi yang bijaksana. Itu, justru, bakal membunuh kami secara perlahan-lahan," tuturnya.

Anggota Komisi C dan D yang menemui perwakilan warga mengapresiasi pengaduan itu. Dalam rapat yang dipimpin anggota Komisi C, Mumu Saefudin, mereka sepakat membuat nota komisi.

Anggota Komisi D, Sunarya Erawan mengatakan, aspirasi warga tersebut mungkin dibawa ke rapat panitia musyawarah (panmus) DPRD. "Tapi, tunggu sajalah apa langkah yang diambil pimpinan dewan," ujarnya.

Anggota Komisi D lainnya, Adjidin berharap digelar pertemuan kedua yang melibatkan seluruh stakeholder.

Curiga

Menurut Widyo, perwakilan warga berencana beraudiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat membawa persoalan yang sama. "Hingga saat ini, belum ada titik terang apa yang hendak dilakukan pemerintah terhadap TPA Leuwigajah. Padahal, projek pembangunan tembok, tanggul, dan drainase sudah berjalan. Kami curiga projek tersebut satu paket dengan refungsionalisasi," tuturnya.

Widyo menuturkan, warga menagih janji Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat, Agus Rahmat, yang dalam pertemuan awal November berjanji akan mempertemukan warga dengan Sekda dan Kepala Bappeda. (A-125)



Post Date : 18 Desember 2007