|
GROBOGAN - Pada musim kemarau ini, areal persawahan yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Grobogan kemungkinan akan rawan kekeringan. Diperkirakan puncak kekeringan terjadi Agustus dan September. Areal pertanian yang dinilai rawan kekeringan tersebut terdapat di Kecamatan Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Gabus, Kradenan, Pulokulon (sebagian wilayahnya), Purwodadi, Geyer, Karangrayung, Kedungjati, Brati, Toroh, Grobogan, Penawangan (sebagian), dan Tanggungharjo. ''Dari data yang masuk, hingga kini belum ada areal pertanian yang mengalami puso akibat kekeringan,'' kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir Edhie Sudaryanto didampingi Kabag Humas Pemkab Grobogan Adi Djatmiko SH, kemarin. Beberapa warga di Kecamatan Pulokulon sudah mulai merasakan kekerangan. Sumur-sumur di wilayah kecamatan tersebut mulai mengering. Akibatnya, mereka harus mencari air di sumur yang belum kering. ''Sudah hampir sebulan ini mulai kekeringan. Jika tidak ada air atau hujan, warga tidak dapat menanam jagung,'' ucap Yasin, warga Jetaksari, Pulokulon. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dia harus mencarinya di beberapa sumur yang belum kering berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Bupati Grobogan Agus Supriyanto SE sudah menugaskan jajarannya untuk mendata ulang wilayah rawan kekeringan. ''Kami belum mengetahui berapa desa yang rawan kekeringan tersebut karena sedang didata,'' tegas dia. Untuk mengantisipasi kekeringan, pihaknya sudah membuat beberapa program seperti pengedropan air bersih untuk daerah yang membutuhkan. Selain itu, pihaknya siap mengucurkan dana dari pos anggaran dana tak tersangka sesuai kebutuhan. Lebih lanjut dia mengatakan, upaya lainnya adalah dengan cara mencari sumber-sumber mata air. Di Kecamatan Ngaringan sudah ditemukan sumber mata air. Harapannya, sumber itu mampu menanggulangi kekeringan di wilayah tersebut. ''Kami baru mengkaji bagaimana pemanfaatan sumber tersebut,'' kata Bupati. Adapun prioritas lainnya, kata Bupati, melalui pembuatan sumur resapan, embung, dam, ataupun waduk. Untuk melaksanakan program tersebut pihaknya memerlukan dukungan bantuan dana dari Pemprov Jateng ataupun Pemerintah Pusat. Sebab, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk jangka panjang, melakukan gerakan reboisasi melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) di beberapa tempat. (H3-54n) Post Date : 19 Mei 2005 |