Sleman, Kompas - Penuhnya sampah di Tempat Pembuangan Akhir Piyungan tahun 2012 menjadi "lampu merah" bagi semua pihak. Masyarakat harus bergerak serentak, minimal mengurangi sampah plastik. Adapun pemerintah mesti mencari cara agar pemilahan dan pengolahan sampah bisa dilakukan di depo-depo sampah.
"Melalui RT dan RW, masyarakat pelan-pelan disadarkan tentang sampah dan betapa perilaku kita berdampak pada volume sampah di TPA Piyungan," ujar Eko Sugiharto, peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Selasa (23/2).
Menurutnya, sampah jangan dianggap beres dengan rupiah yang dibayarkan ke petugas pengambil sampah di rumah. Perlu dipahami, sampah merupakan urusan bersama, bukan hanya urusan petugas dan pemerintah.
Pemerintah, ujar Eko, juga harus melakukan gebrakan. Sudah saatnya sampah dipilah, antara sampah basah, kering, plastik, kaca, kaleng, dan karet. Upaya pemilahan sampah mesti ada di tempat pembuangan sampah atau depo sampah.
Dengan langkah ini, sampah yang diangkut ke TPA terpilah. Syukur kalau volumenya sudah berkurang sebelum sampai ke TPA Piyungan. Karena itu, Pemkab Sleman, Bantul, dan Pemkot Yogyakarta, bahkan Pemkab Kulon Progo dan Gunung Kidul harus lebih gencar membina masyarakat dengan mengenalkan cara-cara pemilahan dan pengolahan sampah.
"Waktu kita tidak banyak. Mengingat gencarnya kita membuang sampah, TPA Piyungan bisa saja penuh sebelum akhir 2012. Memang ada rencana perluasan TPA Piyungan, namun itu jelas bukan solusi," papar Eko.
Tak yakin
Menurut Manajer Kantor Sekretariat Bersama Yogyakarta-Sleman- Bantul (pengelola TPA Piyungan) Ferry Anggoro Suryokusumo, untuk memperlambat penuhnya TPA, volume sampah harus dikurangi. Namun, melihat betapa gencar masyarakat membuang sampah, Ferry tidak yakin.
Meskipun demikian, Ferry melihat, sampah bisa menjadi peluang usaha. "Misalnya, ada orang atau kelompok warga yang menawarkan jasa membuang sampah," kata Ferry. (PRA)
Post Date : 24 Februari 2010
|
