|
JAKARTA (Media): Sebanyak tujuh kepala desa (kades) di Kintamani, Kabupetan Bangli, Bali, menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (Dirjen SDA DPU) Basoeki Hadi Moelyono di Jakarta, kemarin. Mereka mengadukan kesulitan air minum yang dialami warganya selama bertahun-tahun. "Daerah kami selain menjadi kawasan wisata juga menjadi daerah penyangga air untuk seluruh Bali, tapi kami sendiri kesulitan air," kata pimpinan rombongan I Made Sudiasa kepada Media. Di antara yang datang ke Jakarta tersebut, yakni Kades Kintamani, Batur Tengah, Batur Selatan, Batur Utara, dan Kades Songan. Ikut pula dalam rombongan sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat (LMS) seperti Gerakan Adil, Aman, Sejahtera untuk Rakyat Indonesia (Garansi), dan anggota DPRD II Bangli. Sudiasa mengatakan, tidak jelas lagi sejak kapan masyarakat Kintamani mengalami kesulitan air. Namun, puluhan kali masyarakat setempat telah melaporkan hal itu kepada pemerintah, termasuk kepada Bupati Kintamani I Nengah Arnawa. Namun, sampai saat ini tidak pernah ada respons. Di musim kemarau, jelas Sudiasa, masyarakat Kintamani harus mengeluarkan uang minimal Rp10.000 per hari untuk membeli air minum. Berdasarkan penelitian, lanjutnya, masyarakat Kintamani menghabiskan dana sebesar Rp1,1 miliar per tahun untuk membeli air minum. Di musim penghujan, sedikit tertolong karena masyarakat menadah air hujan untuk air minum. Kondisi ini sangat kontras dengan daerah Kintamani yang dikenal sebagai penyangga air bagi hampir separuh Pulau Bali dan merupakan daerah objek wisata yang menarik di Pulau Dewata. Kintamani yang terletak di sekitar 800 meter di atas permukaan laut, memiliki hutan yang lebat, yang termasuk dalam hutan linduk. Apalagi di antara Gunung Abang, Gunung Songan, dan Bukit Penulisan merupakan wilayah penyangga air. Namun, ironisnya dari 48 desa yang ada di Kintamani, 80% di antaranya mengalami kesulitan air minum. "Ini sungguh ironis, wilayah kami menyediakan air bagi seluruh Bali, tapi kami sendiri kesulitan untuk air minum," kata Sudiasa. Dikhawatirkan jika masalah ini tidak terselesaikan, akan berpengaruh terhadap program wisata. Apalagi, tidak kurang dari 2.000 wisatawan asing berkunjung ke Kintamani. Karena itu, mereka berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah tersebut. Salah satu usulan mereka adalah memompakan air tanah. Mengomentari keluhan itu, Dirjen SDA DPU Basoeki berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Menurut rencana, hari ini Direktur SDA Wilayah Timur Hari Suprayogi berkunjung ke Kintamani untuk melihat secara langsung penderitaan yang dialami masyarakat Kintamani. (Fiq/N-3) Post Date : 15 Desember 2004 |