KARAWANG, (PR). Warga korban banjir, terutama di sejumlah permukiman di Kabupaten Karawang, mengeluhkan lambatnya pengangkutan sampah sisa-sisa banjir di permukiman mereka. Jika dibiarkan, mereka khawatir tumpukan sampah itu menjadi sarang penyakit.
Berdasarkan pengamatan "PR" di sejumlah permukiman, tumpukan sampah masih belum diangkut pada Rabu (31/3). Padahal, genangan air sudah surut. Sementara yang tersisa di permukiman warga, selain sampah, adalah lumpur.
Menurut Yayan Haryanto (38), warga Perumahan Karawang Barat Indah I di Desa Wadas, Kec. Telukjambe Timur, akibat banyak sampah yang menumpuk sehingga tidak da-pat ditampung di tempat pembuangan sementara.
Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas Cipta Karya Kab. Karawang Poltak Lumban Touruan menyebutkan, baru Perumahan Bintang Alam di Desa Telukjambe, Kec. Telukjambe Timur, yang diangkut sampahnya.
"Class action"
Sementara itu, Bupati Karawang Dadang S. Muchtar mempersilakan warganya untuk melakukan class action terhadap pengelola air Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur terkait dengan banjir yang melanda wilayah tersebut.
"Pasalnya, banjir yang merendam sebagian wilayah Karawang tersebut dinilai lebih disebabkan diabaikannya fungsi koordinasi di antara ketiga pengelola tersebut," ujar Dadang di sela-sela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Jabar Banten di Bandung, Rabu (31/3).
Dadang menjelaskan, class action dari masyarakat sangat dimungkinkan. Apalagi, hal itu dimaksudkan untuk memba-ngun sistem yang lebih baik daripada saat ini. "Kita boleh melaporkan soal sistem yang dibangun dan juga profesionalisme yang tidak berjalan. Kita menjadi korban karena hal itu," katanya.
Dadang memaparkan, secara geografis Karawang dikelilingi oleh Sungai Citarum berbentuk huruf U. Di sungai tersebut terdapat empat filter, yakni Bendungan Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sementara filter keempat adalah curug dan lahan milik warga wilayah Karawang.
"Dulu ada koordinasi untuk masalah ketinggian air. Ketinggian air diatur dengan acuan kebutuhan irigasi Karawang, Purwakarta, dan Subang dan sekitarnya," ujarnya.
Namun, ungkap Dadang, kini setiap bendungan dikelola oleh BUMN yang berbeda. Dengan perubahan tersebut, tiap-tiap pengelola bendungan berdiri sendiri dan tidak ada koordinasi. (A-153/A-188)
Post Date : 01 April 2010
|
