Walhi Tolak Insentif bagi Konservasi

Sumber:Suara Pembaruan - 14 Desember 2007
Kategori:Climate
[NUSA DUA] Proposal Indonesia serta sejumlah negara berkembang tentang pemberian insentif bagi reduksi emisi dari konservasi dinilai sangat tidak realistis. Koordinator Kampanye Perubahan Iklim di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Torry Kuswardono mengatakan proposal pemberian insentif bagi reduksi emisi baik dari deforestasi, degradasi, dan konservasi, jelas-jelas menunjukkan sikap yang serakah. "Kalau wilayah dikonservasi, masa harus dikompensasi? Padahal, di level nasional pun sudah disepakati bahwa wilayah konservasi harus dilindungi. Tetapi ini kok malah mau dimintakan kompensasi?" ujar Torry kepada SP, di sela-sela Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, Kamis (13/12).

Mengacu Convention on Biological Diversity (CBD), lahan konservasi jelas-jelas dilindungi. "Tidak ada satu pun yang membolehkan lahan konservasi dirusak. Mengapa harus ada inisiatif untuk memberikan insentif bagi lahan konservasi?" tanya Torry.

Selain Indonesia, India merupakan salah satu negara berkembang yang keras memperjuangkan agar insentif dapat diberikan terhadap lahan konservasi. "Kalau mau bernegosiasi, seharusnya itu menyangkut tempat-tempat yang bukan kawasan konservasi, melainkan untuk kawasan-kawasan yang tingkat deforestasi dan kebakaran hutannya tinggi," katanya.

Potensi Perselisihan

Selain konservasi, gagasan pemberian insentif bagi lahan yang terdegradasi juga berpotensi menimbulkan perselisihan antara petani, masyarakat adat, serta dengan pihak korporasi.

Torry Kuswardono menyayangkan pembahasan reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi di negara-negara berkembang atau lazim disebut program REDD di 13th Session Conference of Parties to UN Framework Convention on Climate Change (COP 13) dan 3rd Session Meeting or Parties to Kyoto Protocol (MOP 3) berjalan lamban.

"Kita sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 15 miliar dari APBN. Tetapi tidak ada satu kemajuan yang bisa dicapai. Sebagai tuan rumah, Presiden COP semestinya mendorong agar kesepakatan-kesepakatan bisa diraih. Tetapi hal itu tidak tercapai, karena tiba-tiba Indonesia masuk dengan proposal yang serakah. Hutan dalam semua jenisnya ingin dimasukkan ke mekanisme insentif. Ini tidak mungkin. Tidak ada negara yang mau membiayai insentif reduksi emisi seperti itu. Tidak ada negara yang melihatnya sebagai komitmen spesifik," ujarnya.

Dalam Konferensi Bali, Indonesia seharusnya bisa berangkat dengan gagasan yang sederhana. Misalnya soal kebakaran hutan. Komitmen untuk mengurangi kebakaran hutan dalam presentase tertentu hingga 2009, misalnya, dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai tuan rumah COP 13.

"Begitu banyak persoalan yang ingin dirundingkan, tetapi tidak banyak yang bisa dicapai dalam konferensi ini," kata Torry.

Perhatian Bersama

Secara terpisah, Kepala Litbang Departemen Kehutanan, Wahyudi Wardoyo, mengatakan keinginan agar insentif diberikan tidak hanya pada deforestasi, tetapi juga degradasi dan konservasi, merupakan permintaan dari negara-negara berkembang, khususnya yang mempunyai hutan. "Ide REDD sebetulnya bukan dari Indonesia, melainkan dari Papua Nugini dan Kosta Rika ketika COP 11 digelar di Montreal, Kanada. Jadi, kalau Indonesia dibilang serakah, itu salah sama sekali," ungkap Wahyudi.

Menurutnya, pemberian insentif bagi reduksi emisi dari konservasi adalah perhatian bersama negara-negara dunia, khususnya negara-negara yang punya hutan. "Jasa lingkungan dari hutan seharusnya juga mendapatkan insentif positif, sebab yang menikmati bukan hanya lokal ataupun nasional, melainkan sudah jadi kepentingan global," katanya.

Program REDD tertunda-tunda karena Amerika Serikat memaksakan agar pasal pengaturan pemanfaatan lahan dimasukkan ke dalam REDD. Sementara, negara-negara berkembang berpendapat ada implikasi yang harus dipecahkan apabila pasal pengaturan pemanfaatan lahan dimasukkan ke dalam REDD. [E-9]



Post Date : 14 Desember 2007