Banjir masih mewarnai kehidupan di kota Jakarta saat puncak hujan tiba. Meskipun Kanal Banjir Timur telah terbangun, luapan air sungai masih terjadi. Usulan baru pun dilontarkan, mulai dari pelebaran kali, penambahan pintu air, hingga pembuatan sodetan. Namun, pembangunan sumur resapan dan injeksi yang berskala massal dan murah lebih efektif dan efisien jika diterapkan.
Hujan lebat di bagian hulu dan hilir Sungai Ciliwung yang bermuara di Teluk Jakarta, hampir setiap tahun menimbulkan banjir di ibu kota negeri ini. Potensi banjir kian besar dengan meluasnya perubahan daerah tangkapan air hujan di bagian hulu dan tengah, yang semula berupa hutan dan waduk atau situ menjadi kawasan permukiman.
Secara umum tutupan lahan di kawasan hulu sungai-sungai di Jawa demikian pula di Ciliwung, menurut pantauan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Bidang Mitigasi Bencana dan Sumber Daya Lahan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, saat ini hanya sekitar 16 persen.
Kondisi ini jelas menyalahi ketentuan karena menurut Undang-Undang Penataan Ruang, minimal 30 persen kawasan hutan di hulu harus dijaga tetap lestari untuk menjaga keseimbangan fungsi hidrologinya.
Akibat pengurangan kawasan vegetasi, limpasan air permukaan dari hulu ke hilir meningkat. Di Jakarta saja, peningkatannya naik 50 persen dalam waktu 30 tahun. Potensi banjir kian besar dengan terjadinya penurunan permukaan tanah 3,5 sentimeter per tahun dan kenaikan permukaan air laut 3,8 milimeter per tahun.
Sementara itu, desain penanganan banjir di 13 sungai yang mengalir di Jakarta hanya mampu menampung 80 persen kapasitas banjir. Sungai Ciliwung yang mestinya mampu menampung debit air 800 meter kubik per detik banjir periode 100 tahunan, tetapi kapasitas yang ada hanya 100 meter kubik per detik. ”Karena itu, banjir akan selalu terjadi jika ditangani lebih lanjut,” ujar Sutopo.
Kanal banjir
Mengatasi ancaman banjir yang meningkat, upaya teknis dilakukan dengan melanjutkan pembangunan kanal banjir yang bermuara ke laut. Ide pembuatan kanal ini telah dilaksanakan sejak zaman Kolonial Belanda dengan terbangunnya Kanal Banjir Barat (KBB). Kini KBB telah direvitalisasi dan Kanal Banjir Timur (KBT) telah menembus ke Teluk Jakarta. Kanal Banjir Timur mampu menampung aliran air dari kali Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.
Kenyataannya, banjir di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung masih terjadi saat puncak musim hujan awal Februari ini meskipun dari segi genangan sudah berkurang. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung Pitoyo Subandrio, dengan adanya KBT genangan banjir yang semula 72 jam telah dapat ditekan menjadi 14 jam saat puncak hujan.
Penanganan banjir di KBT ini memang belum tuntas. ”Masih ada beberapa titik di sepanjang kanal yang masih sempit dan perlu pelebaran sesuai rencana,” ujarnya.
Lokasi yang masih menyempit di Kanal Banjir Timur ada di beberapa titik, antara lain di Raden Inten, Pondok Kopi, dan Ujung Benteng. Di bagian itu lebarnya ada yang hanya sekitar 18 meter. Padahal, yang direncanakan 100 meter.
Sementara itu, menurut pihak Pemerintah Provinsi DKI, permukiman liar sepanjang DAS Ciliwung telah mempersempit badan sungai. Di Manggarai lebar sungai yang semula 40 meter kini tinggal setengahnya. Beberapa waktu lalu telah ada upaya relokasi beberapa ribu keluarga di bantaran sungai ke rumah susun, tetapi permukiman liar itu muncul lagi.
Karena itu masih ada bagian lain sungai yang dilebarkan atau disebut dengan istilah normalisasi. Bagian itu adalah segmen sungai yang terbentang dari Manggarai hingga ke Kalibata sepanjang 8 kilometer. Pelebaran sungai dari yang semula 8 meter menjadi 45 hingga 50 meter. Solusi lain adalah menambah satu pintu air di Manggarai sehingga total menjadi tiga pintu air.
Debit air dari hulu akibat hujan lebar memang kian meningkat dan cepat sampai ke muara dengan adanya perubahan tutupan lahan di kawasan itu.
Di samping itu juga akan dibangun terowongan air sepanjang 800 meter dari Ciliwung hingga ke Cipinang, yang selanjutnya masuk ke KBT. Mengenai rencana ini, Sutopo mengingatkan tentang kapasitas tampung Sungai Cipinang yang terbatas— hanya 25 meter kubik per detik. Padahal, debit dari Ciliwung berkisar 100 meter kubik per detik.
Selain usulan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengaktifkan kembali pintu air di Ciliwung Lama yang mengalir ke kawasan Bernland, samping Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, hingga ke Gunung Sahari dan Hayam Wuruk.
Sodetan
Dengan meningkatnya debit air sungai dari hulu, potensi banjir juga akan meningkat, terutama di bagian meader atau kelokan sungai yang menyerupai kantong. Untuk mengatasinya perlu dibuat sodetan dan menutup daerah kelokan sehingga arus air bisa lebih cepat mengalir ke laut. ”Kemungkinan pembangunan sodetan itu masih dalam pembahasan dengan pihak pemerintah,” ujarnya.
Pelaksanaan proyek sodetan diusulkan di dua meader di Bidara Cina dan Kebon Baru, Jakarta Timur.
Dengan disedot, ruas sungai di dua lokasi itu masing-masing akan memendek sekitar 2,5 kilometer. Adapun panjang sodetan hanya 200 meter. Untuk membuat sodetan akan dibebaskan lahan dengan sistem ganti rugi.
Selanjutnya, ruas sungai yang ditutup nantinya akan direklamasi dan dijadikan permukiman. Kawasan bekas sungai itu akan dijadikan rumah susun sederhana yang disewakan dengan tarif yang murah, sekitar Rp 5.000 per hari. ”Bila disetujui, pembangunan penyodetan hingga pembangunan rumah susun ini selesai tahun 2012,” ujar Pitoyo.
Pengerukan sungai
Sementara itu, penanganan banjir lebih lanjut juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu melakukan pengerukan sungai di 64 lokasi, pembangunan tanggul di kawasan pantai untuk mengatasi air pasang. Adapun Pemprov Jawa Barat, dalam beberapa bulan mendatang, akan menertibkan vila liar di kawasan hulu sungai yang bermuara di Jakarta.
Di kawasan hulu, Kementerian Pekerjaan Umum pun sejak lama telah menggarap dengan membangun ratusan damp parit dan cekdam yang menahan atau memperlambat aliran air ke hilir. Hal ini sebagai solusi alternatif mengatasi hilangnya kawasan situ dan waduk karena perubahan fungsi menjadi permukiman.
Penanganan banjir memang memerlukan komitmen politik yang kuat dan konsisten dari pihak pemerintah, tetapi perlu melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat.
Dalam hal ini, menurut Sutopo, pihak swasta, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat dilibatkan dalam pembangunan sumur resapan dan sumur injeksi. Alternatif ini juga tergolong sederhana dan murah.
Bila setiap gedung perkantoran dan pemerintahan serta perumahan memiliki sumur resapan, 50 persen potensi banjir dapat dikurangi dan krisis air tanah di Jakarta bisa ditangani.
”Ini dapat terlaksana melalui pemberlakuan peraturan daerah,” kata Sutopo. Peraturan daerah juga diperlukan untuk kawasan permukiman rawan genangan, yaitu untuk membangun rumah panggung. YUNI IKAWATI
Post Date : 27 Februari 2010
|
