Jakarta, Kompas - Kegagalan Pertemuan Para Pihak Ke-16 Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, mencapai kesepakatan mengikat soal kewajiban negara industri menurunkan emisi akan memperberat upaya Indonesia mengadaptasi perubahan iklim. Pertemuan di Cancun hanya sepakat untuk mengurangi emisi, tanpa menunjuk negara mana dan berapa emisi karbon yang harus diturunkan.
Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) M Teguh Surya menyatakan, kegagalan Pertemuan Para Pihak ke-16 Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (COP-16 UNFCCC) itu akan berisiko memperhebat dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Teguh yang menjadi peninjau COP-16 Cancun mengkritik kesepakatan perdagangan karbon berbasis proyek yang dituangkan dalam hasil pertemuan para pihak Protokol Kyoto di Cancun.
”Kesepakatan itu semakin membuka peluang bagi korporasi dan negara industri untuk bisa mengklaim penurunan emisi karbon dari negara berhutan. Dengan mengklaim penurunan emisi negara berhutan, korporasi dan negara industri akan terbebas dari kewajiban mengurangi emisi karbon penyebab pemanasan global. Pelepasan karbon oleh negara industri akan terus terjadi. Itu berarti, dampak perubahan iklim yang akan dialami Indonesia semakin hebat, dan upaya adaptasi yang harus dilakukan Indonesia pun bertambah berat,” kata Teguh di Jakarta, Senin (13/12).
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya tahun 2007 mencatat, rata-rata emisi karbon per kapita penduduk 37 negara industri mencapai 16,1 ton ekuivalen karbon. Adapun rata-rata emisi karbon per kapita warga negara lain di dunia mencapai 4,2 ton ekuivalen karbon per kapita. Pihak IPCC menyatakan, emisi karbon pada 2005 telah mencapai 379 part per million (ppm). Jika emisi karbon 445-490 ppm, suhu rata-rata dunia akan naik 2-2,4 derajat celsius.
Dalam pidato pembukaan COP-16, Cancun, Ketua IPCC Rajendra Pachauri mengingatkan, pengurangan emisi karbon harus mulai terjadi pada 2015. Semakin lama upaya pengurangan emisi karbon ditunda, semakin berbahaya dampaknya bagi umat manusia. Ia menyatakan, jika suhu naik 1,5-2,5 derajat celsius, 20-30 persen spesies tumbuhan dan hewan berisiko punah. Kenaikan suhu 2-2,4 derajat celsius akan memicu kenaikan paras muka air laut antara 0,4 dan 1,4 meter.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza M Damanik menyatakan, negara kepulauan Indonesia berisiko tinggi mengalami dampak perubahan iklim. ”Cuaca ekstrem mengancam keselamatan warga di pesisir, khususnya nelayan. Luasan wilayah daratan juga berisiko berkurang akibat kenaikan permukaan laut. Itu bisa menimbulkan sengketa perbatasan wilayah laut teritorial Indonesia,” kata Riza.
Indonesia sebagai negara kepulauan harus serius melakukan adaptasi terlepas dari apa pun hasil perundingan di Cancun. ”Negara harus menjamin perlindungan bagi warga negaranya, termasuk masyarakat pesisir. Mitigasi juga penting dilakukan karena adaptasi ataupun mitigasi adalah hal yang tidak terpisahkan. Ironisnya, Indonesia terus memosisikan diri sebagai negara penyedia bahan baku energi dan pangan. Padahal, itu terus menghasilkan emisi karbon pemicu pemanasan global,” katanya.
Teguh juga mengkritik negosiasi transfer teknologi adaptasi yang menyepakati masuknya isu hak atas kekayaan intelektual dalam upaya transfer teknologi bagi negara terdampak. Hak atas kekayaan intelektual berpotensi menghambat transfer teknologi bagi negara terdampak perubahan iklim yang relatif lebih miskin daripada negara industri.
”Konferensi di Cancun, yang menyatakan komitmen negara industri menyediakan dana 30 miliar dollar AS guna membantu negara kepulauan yang terancam tenggelam dan negara sangat miskin, bukan hal baru. Itu sudah disepakati di COP-15 di Kopenhagen, Denmark. Juga janji mengumpulkan dana iklim 100 miliar dollar AS pada 2020. Yang baru hanya kesepakatan melibatkan Bank Dunia dalam pengelolaan Global Green Climate Fund itu,” kata Teguh. (ROW)
Post Date : 14 Desember 2010
|
