|
KLATEN (KR) - Drs Sumargana MSi, pemerhati lingkungan hidup dari Universitas Widya Dharma Klaten menilai hasil penelitian yang dilakukan oleh organisasi swadaya masyarakat Paseban Jawi (Panjawi) tentang potensi konflik privatisasi air sangat dangkal. Laporannya terlalu panjang, isinya kurang, serta banyak bias politik. Hal itu dikemukakan Drs Sumargana dalam diskusi terbatas membahas potensi konflik dalam privatisasi air dengan studi kasus pengambilan air oleh PT Tirta Investama (TIV), di Hotel Agung, Senin (29/8). Sumargana memberikan enam catatan terkait masalah air, yakni secara teoritis siklus hidrologi, jumlah air di dunia tidak akan berkurang. Petani diharapkan tidak ketakutan akibat pengeboran air dari PT TIV, karena pengeboran bukan pada air permukaan melainkan pada air dalam. Sehubungan hal itu menurut Sumargana yang diperlukan sekarang adalah manajemen agar pada saat kemarau air di Klaten tidak berkurang. Di daerah-daerah lain punya kemampuan membuat bendung-bendung besar, hal itu yang belum dimiliki Klaten, katanya. Ia juga mengatakan, sudah terjadi pergeseran dari fungsi air sebagai kebutuhan sosial, menjadi kebutuhan ekonomi. Sedangkan dalam pengambilan keputusan berkait masalah air, diharapkan berdasar pada kepentingan masyarakat, responsif, fleksibel, adil dan profesional. Namun yang terjadi sekarang, keputusan daerah masih ada campur tangan dari pusat. Selain itu juga diperlukan keterbukaan masalah data dan informasi, sehingga potensi konflik bisa dihindari. Drs Joko Eko Cahyono dari Panjawi, menyadari banyak kekurangan dari segi ilmiah dalam hal penelitian tersebut, namun penelitian itu dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pada masyarakat. Kami menyadari dari segi ilmiah masih kurang, katanya. Ketua P3A Bagor, Juwiring meminta agar pemerintah tidak menyudutkan dan mengadili para petani dalam mengupayakan hak-haknya atas air, karena petani selama ini selalu dalam posisi lemah. Kabag Bina Mitra Polres Klaten Kompol Subandriyo dan Sekretaris Asosiasi Produsen Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) Jawa Tengah, Surya, mengatakan bahwa sangat penting untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat umum dan para petani, sehingga kekhawatiran konflik privatisasi air tidak akan terjadi. Humas PT TIV, Abdul Hadi menyatakan selalu terbuka dan bersedia untuk duduk bersama membicarakan hal-hal apapun berkaitan dengan pengambilan air oleh PT TIV di Klaten tersebut. (Sit)-c Post Date : 31 Agustus 2005 |