|
TASIKMALAYA, (PR).- Masih luasnya daerah lahan kritis yang ada di Wilayah Kab. Tasikmalaya merupakan salah satu penyebab terjadinya musibah bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Umumnya lokasi lahan kritis (lingkungan rusak-red.) itu, berada di hulu daerah aliran sungai (DAS) yang selama ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Hingga tahun 2004 lalu, luas areal lahan kritis yang ada di Kab. Tasikmalaya tercatat sekira 12.327 ha. Hal itu terungkap dalam acara Pembinaan Terpadu Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kab. Tasikmalaya tahun 2004, Rabu (26/1) di Pendopo Pemkab. Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya H. Tatang Farhanul Hakim saat membuka acara tersebut mengatakan akibat rusaknya hutan dan lahan, telah mengakibatkan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bencana itu mengakibatkan kerugian cukup besar, diantaranya berupa rusaknya infrastruktur berbagai aset pembangunan serta terganggunya tata kehidupan masyarakat. Penyebab terjadinya bencana alam yaitu akibat rusaknya lingkungan, terutama di wilayah hulu DAS yang selama ini menjadi daerah tangkapan air. Apabila melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya pemulihan dan peningkatan fungsi serta produktivitas hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. "Di Kab. Tasikmalaya, saat ini luas lahan kritis pada lahan masyarakat yang perlu direhabilitasi mencapai 12.327 ha," ujarnya. Lebih lanjut dikatakan Bupati, GN-RHL di Kab. Tasikmalaya sudah dilaksanakan mulai tahun 2003 lalu. Ketika itu kegiatannya mencapai luas areal 500 ha. Sedangkan pada tahun 2004, luas kegiatan mencapai 3.000 ha, tersebar di 24 kecamatan dengan melibatkan 4.833 KK. Sementara itu Ir. Uus Surismat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab. Tasikmalaya mengungkapkan luas lahan kritis yang ada wilayah Kab. Tasikmalaya mulai berkurang, setelah dilakukan upaya rehabilitasi. Apabila tahun 2003 lahan kritis tercatat 16.142 ha, tahun 2004 jadi 12.327 ha. "Berkurangnya lahan kritis ini berkat digelarnya berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat, seperti GNRHL, pembangunan hutan rakyat menggunakan sumber dana dari APBD serta swadaya," ujarnya.(A-116) Post Date : 27 Januari 2005 |