JOGJA - Belum adanya titik terang soal pengganti tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan tak hanya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) juga turut khawatir. Mereka belum memiliki rencana lain jika TPA Piyungan penuh dan belum ditemukan penggantinya.
"TPA tetap dibutuhkan untuk menampung beberapa jenis sampah yang tak bisa terurai dan didaur ulang. Seperti bahan-bahan yang berasal foam atau busa. Jenis gabus ini yang tetap harus dibuang," kata Kepala BLH Kota Jogja Suyana, ditemui di komplek balai kota, kemarin (10/6).
Suyana menjelaskan, kebutuhan TPA ini bagi Kota Jogja sangat mendesak. Meski, pada tahun anggaran perubahan 2010 ini, BLH merencanakan akan membangun Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST). Namun, pembangunan IPST ini tetap tak bisa mengolah semua jenis sampah."Sampah yang tidak bisa terolah di IPST ini, harus dibuang ke TPA," imbuhnya.
Saat ini, Kota Jogja setiap harinya menghasilkan sampah 1074 meterkubik. Sampah ini berasal dari rumah tangga, pasar, hotel, dan tempat komersil lain. "Dari jumlah tersebut, tentu saja tidak semuanya bisa diolah di IPST," ujarnya.
Maka, jika pada tahun 2011 mendatang tim Sekretaris Bersama (Sekber) Sleman, Bantul, dan Kota belum menemukan lokasi baru pengganti TPA Piyungan, ancaman penumpukan sampah juga membayangi. Apalagi, jika proyek pembangunan delapan IPST yang diperkirakan mampu mengolah sampah sampai dengan 1200 meterkubik itu belum terselesaikan. akan terkelola dengan baik.
"Saat ini kami sedang berusaha baik melakukan sosialisasi kepada warga dan mencari tempatnya. Mudah-mudahan akhir 2010 semua IPST sudah bisa beroperasi," terangnya.
Seperti telah diketahui, sejak Mei lalu, BLH Kota Jogja telah merencanakan pembangunan IPST di delapan titik. Tapi, rencana tersebut belum berjalan, masyarakat yang tergusur dengan pembangunan IPST maupun sekitarnya menolak. "Memang ini juga membutuhkan pemahaman dari masyarakat," jelas Benny Nurhantoro. Kepala Bidang Kebersihan.
Pengolahan sampah tersebut, akan memberdayakan masyarakat sekitar. Mereka menjadi pelaku dari pengolahan sampah. Mulai dari mengumpulkan sampah, merajang sampah, sampai menghasilkan sampah rajangan, dan plastik yang telah siap didaur ulang. Niat baik memberdayakan masyarakat itu, tak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Delapan tempat direncana awal mendapatkan penolakan dari warga. Akibatnya, proyek pembangunan IPST ini pun harus molor. BLH bersama dengan Dinas Bangunan, Gedung, dan Aset Daerah (DBGAD) harus mencari lahan baru.
"Hasilnya, kami telah memiliki sejumlah tempat antara lain Karang Miri, Nitikan, Bursa Agro Jogja (BAJ), Kampung Dukuh Jalan Bantul, Bener, Belakang APMD, dan Kricak yang sedang dalam proses perencanaan sosialisasi ke masyarakat sekitar," katanya. (eri)
Post Date : 11 Juni 2010
|
