Payakumbuh, Kompas - Tempat Pembuangan Akhir Regional Bukitinggi-Agam yang dibangun sejak tahun 2009 di kawasan Taratak, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, ditargetkan mulai beroperasi pada September 2010.
Kepala Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Provinsi Sumbar Muswirman, Rabu (19/5), mengatakan, TPA Regional Bukittingi-Agam nantinya akan menampung dan memproses sampah dari Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Payakumbuh, dan Padang Panjang.
”Saat ini sedang pembangunan tahap dua dan tahap tiga pada tahun depan. Meskipun begitu, pada September nanti sudah bisa beroperasi,” katanya.
Menurut Muswirman, TPA itu nantinya akan berdiri di atas lahan seluas 8 hektar dan terdiri atas fasilitas pemilahan sampah, pemrosesan, dan penimbunan sampah. Volume timbulan sampah yang dihasilkan per hari diperkirakan sebanyak 573 meter kubik dengan jumlah sampah yang bisa terangkut sebesar sebanyak 458 meter kubik per hari.
”Namun dalam praktiknya nanti, volume sampah tidak akan sebanyak itu karena ada pemilahan terlebih dahulu mana yang masih bisa digunakan dan tidak,” sebut Muswirman. Komposisi antara sampah organik dan anorganik diperkirakan 60 persen dan 40 persen.
Meskipun begitu, ia belum bisa memastikan ke mana limbah anorganik yang dibuang ke TPA itu, termasuk limbah berbahaya yang masuk kategori B3, akan berakhir. ”Ya, sepertinya di sini juga,” ujar Muswirman.
Selain itu, akses jalan menuju TPA tersebut tampak belum siap. Jalan yang lebarnya hanya sekitar 2,5 meter itu masih tampak penuh lubang dan lapisan aspalnya sudah terkelupas di sana-sini.
”Nanti kita minta (pemerintah) provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang membuang sampah di sini untuk membangun jalan ini juga,” kata Wali Kota Payakumbuh Josrizal Zain.
Pembangunan TPA itu menelan dana sekitar Rp 17 miliar, dengan pekerjaan tahap pertama berupa pembangunan sel sampah menelan dana sebesar Rp 2,6 miliar.
Adapun pembangunan tahap kedua meliputi bangunan kantor, alat timbang, dan pengolah sampah menghabiskan anggaran sebesar Rp 9,3 miliar dan Rp 5,3 miliar untuk pembangunan tahap ketiga yang meliputi pengadaan alat-alat berat.
Sementara itu, Sekretaris Aliansi Kota Peduli Sanitasi (Akopsi) Josrizal Zain mengatakan, program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (Program PPSP) yang diluncurkan sejak akhir tahun lalu memerlukan diskresi dari setiap kepala daerah untuk memastikan implementasinya di lapangan. Itu diperlukan guna menjamin adanya prioritas anggaran daerah yang dikucurkan dan pola kemitraan dengan sejumlah daerah lain juga perlu dijalin demi mengatasi ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain dalam persoalan sanitasi.
Josrizal mengatakan, diskresi kepala daerah penting diambil dalam persoalan sanitasi mengingat kepentingannya yang sangat mendasar. Menurut Josrizal yang juga Wali Kota Payakumbuh itu, kebijakan untuk memprioritaskan persoalan sanitasi bisa menekan pengeluaran daerah di bidang kesehatan secara drastis dan di sisi lain anggaran untuk pendidikan yang akhirnya memacu tingkat pertumbuhan ekonomi.
”Seperti di Kota Payakumbuh, kita bisa menghemat layanan kesehatan,” kata Josrizal. (INK)
Post Date : 20 Mei 2010
|
