|
Bandung, Kompas - Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Awan Gumelar menegaskan, Kota Bandung tidak pernah membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Pasir Bajing Garut. Sampah yang dibuang ke TPA itu dijamin bukan dari Kota Bandung. Saya susah menjelaskannya. Yang penting, kami, PD Kebersihan Kota Bandung tidak pernah membuang sampah ke sana. Kalau Kota Bandung yang membuang ke sana, saya bertanggung jawab, ujar Awan di Bandung, Kamis (29/12). Komentar ini menanggapi pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut Widiana. Widiana menyatakan soal adanya dua truk sampah dari Kota Bandung yang membuang sampah ke TPA Pasir Bajing. Padahal, Pemerintah Kabupaten Garut tidak memberikan izin. Hal senada juga dikatakan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat PD Kebersihan Kota Bandung Sefrianus Yosep. Mungkin sampah itu datang dari Sumedang atau kota lainnya, ujar Yosep. Yosep menyayangkan pernyataan Widiana yang begitu saja menuduh Kota Bandung membuang sampah ke Pasir Bajing. Privatisasi sampah Staf Ahli Bidang Ekonomi Wali Kota Bandung Ishak Soemantri mengusulkan sebaiknya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah privatisasi sampah. Kalau memang pemda tidak mampu menangani sampah, harus ada privatisasi sampah. Menurut saya, privatisasi merupakan pilihan terbaik, ujarnya. Ishak menjelaskan, privatisasi sampah bukan berarti menyerahkan sepenuhnya kepada swasta karena sampah merupakan pelayanan publik. Akan tetapi, pemerintah membuat regulasi, misalnya, tentang tarif. Oleh karena itu, harus ada perbaikan di dalam perda sampah yang melibatkan sektor swasta, ujar Ishak. Selain itu, kata Ishak lebih lanjut, perlu ada perubahan paradigma dalam mengelola sampah. Paradigma baru yang dimaksud adalah peningkatan pelayanan publik, tetapi tidak mengabaikan perusahaan. Jadi perusahaan harus tetap untung. Makin prima pelayanan publik, makin besar keuntungan perusahaan tutur Ishak. Menurut Ishak, paradigma PD Kebersihan Kota Bandung masih lemah. Rendahnya tarif sampah menyebabkan PD Kebersihan merugi dan tak mampu mengatasi masalah keuangan. Sementara itu, pelayanan pada masyarakat pun belum maksimal. (d07/ynt) Post Date : 30 Desember 2005 |