Terengah-engah Mengatasi Ketertinggalan

Dari laporan Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) tahun 2007 yang disampaikan Pemerintah Indonesia, pemerintah mengklaim sudah membuat kemajuan yang memuaskan dalam pencapaian target ke-10 MDGs, yakni menyangkut perbaikan akses ke air minum dan sanitasi dasar.

Jumlah mereka yang tak memiliki akses ke sarana dan prasarana sanitasi dasar sudah turun dari 22,5 persen (2004) menjadi 18,2 persen (2007) di perkotaan dan dari 47,8 persen menjadi 40 persen di pedesaan. Artinya, secara rata-rata (perkotaan-pedesaan) angkanya sudah turun menjadi 34,5 persen.

Dengan angka ini, berarti Indonesia sudah mendekati target MDGs, yakni menurunkan hingga 50 persen (dari posisi tahun 1990 yang 65,5 persen) proporsi mereka yang tak memiliki akses ke air bersih dan sanitasi dasar.

Jumlah rumah tangga yang sudah menikmati air bersih dari sumber perpipaan juga meningkat dari 14,7 persen tahun 1992 menjadi 19,2 persen tahun 2000. Sayangnya, pada pemerintahan sekarang ini, angkanya terpeleset lagi menjadi 18,4 persen. Perbaikan justru terjadi pada akses ke air minum nonperpipaan, di mana jumlah rumah tangga yang terlayani meningkat dari 38,2 persen (1994) menjadi 43,4 persen (2000) dan 57,2 persen (2006).

Akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum ini diukur dari lima indikator, yakni kualitas, kuantitas, kontinuitas, keandalan (reliability) sistem penyediaan air minum, serta kemudahan (affordability), baik dalam harga maupun jarak/waktu tempuh.

Hanya saja, seperti umumnya pemerintah, Pemerintah RI juga ibaratnya cenderung melihat ”gelas yang terisi separuh” dari sisi positifnya saja, yakni ”separuh penuh”. Sementara itu, para pengamat dan praktisi lebih melihat sebaliknya, yakni ”gelas yang separuh kosong”.

Bukan hanya karena dilihat dari jumlah, angka 72 juta-100 juta orang yang belum terlayani air bersih dan sanitasi itu jumlah yang sangat besar. Tetapi, menurut kajian (Asia Water Watch 2015) yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNDP), dan UNESCAP, Indonesia juga salah satu negara yang sangat lambat membuat kemajuan dalam hal pencapaian target ke-10 MDGs tersebut.

Diragukan

Berdasarkan prediksi kemampuan, lembaga-lembaga itu ragu Indonesia akan bisa mencapai target yang dimaksud jika melihat tren sekarang ini. Sekarang ini saja, melihat dari track, baik dalam hal akses ke air bersih maupun akses ke sanitasi dasar, di perkotaan maupun di pedesaan, Indonesia meleset (off track). Di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang rapor di keempat komponen itu seluruhnya off track.

Tanpa terobosan atau pendekatan baru, bisa jadi apa yang dikatakan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan Depkes I Nyoman Kandun, seperti dikutip Jakarta Post, beberapa waktu lalu benar-benar akan terjadi.

Hal itu adalah target MDGs menyangkut akses ke air minum dan sanitasi baru bisa diwujudkan 200 tahun ke depan! Dengan kecepatan seperti sekarang, dibandingkan dengan negara-negara lain dan juga kondisi yang ada, Indonesia memang ibarat siput dalam lomba balap lari.

Sebagai gambaran saja, selama kurun 14 tahun (1990-2004), setiap lima tahun Indonesia hanya mampu memperbaiki akses penduduk ke air minum dan sanitasi dasar sebesar 1 persen di wilayah pedesaan. Untuk wilayah perkotaan, peningkatan akses juga hanya 2 persen setiap lima tahun.

Bayangkan, jika selama 63 tahun ini Indonesia hanya bisa menyediakan sistem pembuangan dan sanitasi dasar untuk 140 juta orang, atau rata-rata 2 juta orang per tahun, sekarang harus membangun sistem pembuangan limbah dan toilet untuk setidaknya 3,7 juta orang setiap tahun.

Angka target yang berlaku selama ini pun, menurut mantan Duta Besar Khusus PBB untuk Millenium Development Goals Erna Witoelar, sangat minim karena sengaja dibuat tidak terlalu tinggi agar negara-negara tertinggal Afrika bisa mengejar. Tak heran, sering kali MDGs dipelesetkan menjadi Minimum Development Goals.

Demikian pula, kualifikasinya juga sangat minimal. ”Asal orang tidak buang air besar di luar rumah saja sudah dianggap memenuhi. Soal di dalam rumah tetapi kotor dan enggak cuci tangan itu tidak terdeteksi di MDGs ini,” ujarnya.

Padahal, dari studi BHS/ USAID, hanya 11,7 persen masyarakat Indonesia yang diteliti mengaku mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar (BAB) dan hanya 14,3 persen yang mencuci tangan sebelum makan. Salah kaprahnya, mereka yang mencuci tangan setelah makan justru jauh lebih besar (yakni, 35,7 persen) dibandingkan yang mencuci tangan sebelum makan.

Dengan standar sangat minim ini pun, Indonesia masih terengah-engah dibandingkan negara lain. Tidak usah melihat jauh-jauh dengan membandingkan dengan Singapura, Malaysia, atau Thailand. Dengan Vietnam saja kita kalah. Vietnam sudah berbicara target pengurangan 100 persen, tidak lagi 50 persen. Vietnam juga membuat kemajuan lebih cepat dari yang ditargetkan (early achiever).

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan, target MDGs sebetulnya bukan target yang mission impossible (tak mungkin dicapai). Konsekuensinya jika tidak serius harus dibayar sangat mahal. Dari sisi kesehatan, angka kematian bayi, malnutrisi, dan prevalensi diare Indonesia adalah yang tertinggi kedua di Asia setelah Kamboja. Setiap tahun, menurut Depkes, 50 dari setiap 1.000 kelahiran hidup meninggal sebelum si anak berusia lima tahun. Salah satunya karena diare.

Dari aspek ekonomi, menurut data Economics of Sanitation Initiative (ESI), kerugian yang diakibatkan oleh buruknya sanitasi dan higiene di Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Vietnam saja mencapai sekitar Rp 2 miliar dollar per tahun.

Nilai kerugian akan lebih besar lagi jika dampak akan tidak langsung diperhitungkan mencapai 9 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan 2 persen produk domestik bruto atau sekitar 22 dollar AS/orang/ tahun bagi sekitar 400 juta penduduk keempat negara. Dampak tak langsung ini meliputi pula dampak ke sektor pariwisata, investasi, dan menurunnya harga tanah. (Sri Hartati Samhadi)

Post Date : 19 Maret 2008