Lima Puluh Kota, Kompas - Tempat sampah nyaris hilang di lokasi wisata Lembah Harau, tujuan wisata andalan Sumatera Barat. Sampah plastik banyak berserakan di sekitar lapak penjual makanan dan minuman. Sebagian sampah juga berserakan di rerimbunan pohon di dekat sarasah (air terjun).
Lembah Harau memiliki potensi alam luar biasa. Lembah yang terbentang di antara dinding batu ini sudah dikenal oleh turis mancanegara. Tamu-tamu negara asing pun sering singgah di tempat ini.
”Kenyamanan saya terganggu karena tempat ini masih belum bersih. Sebenarnya saya mengagumi tempat ini, tetapi saat melintas di sekitar penjual makanan dan masuk kamar mandi, situasinya beda (menjadi kotor),” tutur pelancong asal Jakarta, Fauzia (34), saat ditemui di lokasi wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar, Selasa (9/2).
Fauzia mengunjungi tempat ini sudah kelima kalinya. Kali ini dia datang bersama keluarganya sebagian dari Sumbar dan sebagian dari Jakarta. Sejauh yang diketahuinya, belum ada kemajuan pengelolaan yang berarti selama beberapa kali mengunjungi tempat ini.
”Persoalan ini perlu menjadi masukan pemerintah setempat. Perlu pengelolaan yang lebih serius lagi, pasti tempat ini akan lebih banyak dikunjungi orang,” katanya.
Semestinya, tuturnya, pemerintah daerah menjaga Lembah Harau dengan sentuhan budaya lokal, misalnya mendirikan tempat peristirahatan dengan bentuk rumah gadang.
Sejauh pemantauan Kompas, banyaknya sampah di Lembah Harau lantaran tidak ada tempat sampah. Sampah yang berserakan umumnya merupakan sampah plastik. Kotoran tersebut kontras dengan keindahan tebing curam dan sejumlah air terjun di kawasan ini.
Wiwid (40), pedagang makanan dan minuman di Lembah Harau, mengatakan, biasanya ada petugas kebersihan yang datang. Namun, belakangan petugas kebersihan ini tidak datang.
Sementara selama petugas kebersihan tidak datang, pedagang menampungnya di kubangan tanah di dekat lapak pedagang.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumbar James Hellyward mengatakan, persoalan ini bagian dari pekerjaan rumah pemerintah daerah. Saat pertemuan internal pemerintah, persoalan ini juga menjadi pembicaraan serius. (NDY)
Post Date : 10 Februari 2010
|
