Tanggap Bencana yang Tak Tanggap

Banjir melanda sebagian wilayah Jakarta tiga hari terakhir. Hingga Kamis (17/1), di beberapa wilayah, seperti di Rawajati, Pancoran; dan Bukit Duri, Tebet; Jakarta Selatan, banjir setinggi di atas 1 meter masih merendam kawasan permukiman. Aliran bantuan yang dibutuhkan warga, seperti perahu karet untuk evakuasi sampai pasokan makanan dan pertolongan medis, tidak sepenuhnya lancar.

 

”Ada warga yang waktu air surut pulang melihat rumahnya. Tetapi air terus naik lagi. Menunggu perahu karet untuk jemput mereka lama sekali. Perahunya kurang,” kata Ruslan, warga Bukit Duri, kemarin.

 

Hampir setengah hari menunggu, akhirnya warga bisa diangkut keluar dari rumah mereka yang tergenang.

 

Siaga bencana yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap menjelang musim hujan sepertinya tidak sesiaga yang dijanjikan.

 

Saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melihat kesiapan personel yang hadir dalam apel siaga banjir, menurut dia, persiapan sudah 90 persen. ”Yang 10 persen tinggal pelaksanaan di lapangan,” kata Jokowi pada Selasa 6 November tahun lalu.

 

Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi sebelumnya juga menegaskan, untuk menghadapi banjir telah disiapkan 12 unit pompa yang bisa dipindah, 2 unit perahu karet, 6.000 lembar karung pasir, 5 unit alat berat, 3 unit truk, 14 unit pikap, dan 17 unit HT. Segenap jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga siap turun membantu masyarakat.

 

Di sisi lain, setiap hari, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan kawasan rawan banjir. Kementerian Pekerjaan Umum juga sejak awal musim hujan sudah mengumumkan 78 titik banjir di Jakarta yang harus diwaspadai.

 

Namun, saat banjir datang, penanganan di lapangan tidak sesigap saat persiapan. Warga Rawajati korban banjir berinisiatif membuka tempat pengungsian di kolong jalan layang Kalibata.

 

Bahkan, untuk pendataan korban bencana banjir pun sering terlambat. Pendataan kerap selesai malam hari di tingkat kelurahan. Hal ini menyebabkan penanganan korban terkendala. Alat komunikasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan belum dioptimalkan.

 

”Pendataan belum cepat karena kami harus menunggu data selesai di tingkat kelurahan. Setelah status tanggap darurat, kami mengingatkan agar semua aparat tidak lagi menunggu,” kata Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Edi Junaedi. (NEL/NDY)