|
BANDUNG--MIOL: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyesalkan tidak bisa beroperasinya TPST Bojong, karena ketidaksetujuan berbagai pihak. Masyarakat DKI akan terancam oleh tumpukan sampah, jika pengolahan dengan teknologi tinggi seperti yang dilakukan di TPST Bojong tidak bisa berlangsung. "Dalam waktu dekat, masyarakat DKI akan tidur di atas tumpukan sampah. Selain itu, penumpukan sampah secara tradisional akan menyebabkan pencemaran air tanah yang sulit dicegah," lanjutnya di sela-sela kegiatan Pengukuhan Pamong Praja STPDN di Bandung, Senin (8/8). Sutiyoso menambahkan, untuk mengatasi masalah sampah di DKI, dia sudah menandatangani MOU dengan lima investor, dua investor asing dan tiga investor dalam negeri. Akibat berlarut-larutnya masalah TPST Bojong, dua investor asing sudah tidak bersedia melanjutkan proses dan melakukan investasi. Kegagalan pembangunan pengolahan sampah berteknologi tinggi di Bojong, lanjutnya, berarti adalah kegagalan bagi proyek serupa di Indonesia. Bojong menjadi sorotan dan percontohan di Indonesia. "Seharusnya, uji coba dilakukan dulu, baru dilakukan penilaian. Kalau buruk memang harus ditolak, tapi kalau terbukti aman bagi lingkungan harus bisa diterima semua pihak," tandasnya. Gubernur memastikan, banyak negara maju sudah memiliki instalasi pengolahan sampah dengan teknologi tinggi yang berada di dalam kota besar. Selama ini, tidak ada masalah yang ditimbulkan, karena teknologi yang digunakan memang aman untuk lingkungan. Kepentingan Pemerintah DKI, lanjutnya, semata-mata adalah sebagai pengguna jasa. Mereka akan membayar dari sampah yang dikirim ke TPST kepada investor yang menyediakan sarana pengolahannya. "Anggota DPR memang tidak setuju, karena mereka ini orang-orang politik, yang tentunya memiliki tujuan tertentu. Tapi kalau ditanya setelah Bojong tidak diperbolehkan, apa mereka punya alternative penggantinya," tegas Gubernur. (SG/EM/OL-1) Post Date : 08 Agustus 2005 |