| PATI (SINDO) – Banjir susulan yang merendam 68 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pati dituding akibat dangkalnya Sungai Juwana. Selain akibat dangkalnya sungai yang membentang di wilayah Kudus-Pati tersebut, banjir juga dipicu kerusakan kawasan Hutan Muria. Wakil Bupati Pati Kartina Sukawati mengungkapkan, pihaknya sejak 2001 lalu sudah mengajukan usulan dana ke pemerintah pusat untuk melakukan proyek normalisasi Sungai Juwana.Namun, sampai sekarang hal itu belum mendapat persetujuan. ”Pengajuan kita belum masuk prioritas dari pusat sampai sekarang ini,” ujarnya kepada SINDO saat ditemui di ruang kerjanya kemarin. Kartina mengungkapkan, dana yang dibutuhkan untuk normalisasi diperkirakan mencapai Rp750 miliar. Karena membutuhkan dana yang besar, APBD tidak mampu membiayai. ”Karena berada di wilayah Kudus-Pati, harus ada komitmen bersama untuk menormalisasi. Kita anggarkan di APBD, tapi sedikit,” katanya. Menurutnya, jika tidak ada upaya normalisasi, bisa dipastikan tiap tahun terjadi banjir. ”Perlu langkah komprehensif (menyeluruh) untuk mengatasi banjir. Selain melakukan pengerukan sungai, kawasan Hutan Muria yang sudah rusak harus perlu dibenahi dengan penghijauan dan itu membutuhkan waktu 6–10 tahun sehingga akar tanaman kuat menyerap air,”jelasnya. Hingga kemarin, banjir yang menggenangi separuh wilayah Pati belum nampak tanda-tanda akan surut. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 1,5 meter. Belum surutnya air karena dari luapan sungai tidak langsung mengalir. ”Kondisi air menggenang, tidak seperti banjir bandang. Butuh sekitar 3 minggu lagi untuk surut,” imbuhnya. Secara terpisah, Ketua Federasi Petani Pengguna Air (FP3A) Karesidenan Pati Kaspono membenarkan saat ini terjadi penyempitan Sungai Juwana. Penyempitan tersebut terbilang parah karena pada bagian palung (dasar) sungai, lebarnya hanya 2–4 meter. Pendangkalan terjadi karena sedimentasi lumpur yang terbawa sungai dari Gunung Muria. Kondisi tersebut berbeda dengan 30 tahun lalu yang penampang atasnya mencapai 80 meter.Pemkab Kudus sudah menormalisasi Sungai Juwana mulai dari Desa Kalirejo,Kecamatan Undaan, sampai ke perbatasan Pati meski belum ideal. ”Kenapa belum ideal, karena hanya dinormalisasi 18–20 meter.Tapi, yang penting pemkab sudah ada action,” paparnya kepada SINDO kemarin. Menurut dia, normalisasi Sungai Juwana dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, yang berwenang adalah pemerintah pusat. ”Pemkab Pati harus ada action.Percuma kalau wilayah kita yang berada di hulu (atas) dinormalisasi, sementara wilayah hilir (Pati) dibiarkan,”bebernya. Dari pantauan SINDO kemarin, di sepanjang jalur Pati-Rembang masih terjadi kemacetan. Mulai dari sebelah timur kantor PDAM Pati hingga di Kecamatan Kaliori, Rembang, dengan panjang sekitar 20 km. Arus kendaraan berat, terutama truk, berjalan perlahan. Kemacetan terjadi di dua arah. Kaurbinops Lantas Polres Pati Iptu Amlis Chaniago mengatakan, pihaknya bersama bekerja selama 24 jam di titik-titik rawan macet. Saat ini sistem buka tutup diberlakukan untuk mengurasi kemacetan yang terjadi di jalur pantura. (arif purniawan)
| 
