Nada suara Wakil Wali Kota Jambi, Provinsi Jambi H Sum Indra bernada mengiba memohon maaf atas kegagalan Kota Jambi meraih penghargaan kebersihan kota, Adipura tahun ini. "Kami mohon maaf kepada seluruh warga Kota Jambi karena belum bisa mempersembahkan Adipura. Mudah-mudahan tahun depan penghargaan kebersihan tersebut bisa kita raih," kata Sum Indra pada acara sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi No 36/2009 tentang Pengelolaan Sampah, baru-baru ini.
Indra memangku jabatan Wali Kota Jambi sejak November 2008 mendampingi Wali Kota Jambi HR Bambang Priyanto mengaku kecewa dan malu karena Kota Jambi tak mampu meraih kembali Piala Adipura. Padahal tahun 1990-an, Adipura tak pernah lepas dari kota berpenduduk 500.000 jiwa itu.
"Kota Jambi memang belum pantas mendapatkan penghargaan bidang kebersihan saat ini. Wajah kota ini masih terkesan jorok. Masalah sampah belum tertangani. Apalagi sampah di pasar tradisional Angso Duo," katanya.
Kegagalan penanggulangan masalah sampah di Kota Jambi tak terlepas dari swastanisasi pengelolaan kebersihan di kota itu. Penyerahan pengelolaan kebersihan Kota Jambi kepada PT Usaha Sehat Bersama (USB) Kota Jambi lima tahun terakhir membuat kebersihan kota itu merosot.
"Melihat benda-benda keras yang kami angkut dari sungai, saya berharap-harap cemas dapat batangan emas. Eh, ternyata yang tampak hanya 'emas terapung" alias kotoran," kata Indra berseloroh di hadapan para camat, lurah, dan ketua rukun tetangga yang mengikuti sosialisasi.
Kondisi sungai penuh sampah ini, terjadi pada sembilan sungai yang mengalir di kota ini. Kondisi terparah terjadi di Sungai Maram, anak Sungai Batanghari yang mengalir ke pusat kota. Pendangkalan karena sampah di sungai itu paling parah karena berada dekat Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi dan membelah pusat perdagangan kota.
Akibatnya, sungai tak berfungsi. Setiap hujan, wilayah pusat pasar dan pertokoan kota ini pun diterjang banjir. Selain itu, sungai tersebut juga tidak mampu lagi mengalirkan luberan air sungai-sungai kecil di Kota Jambi, khususnya luberan air dari got di pusat kota.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi Arief Munandar mengatakan, pihaknya belum mampu mengatasi masalah sampah kendati pengelolaan sampah selama ini telah diserahkan kepada swasta.
Produksi sampah di kota itu saat ini rata-rata 10,5 ton per hari. Sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo, Jambi Selatan setiap hari hanya 4,8 ton atau 46 persen. Sedangkan sisa sampah yang menumpuk di berbagai sudut kota itu karena tak terangkut ke TPA mencapai 5,7 ton per hari.
Anggaran
Pihaknya tidak mampu mengangkut seluruh produksi sampah kota itu ke TPA karena keterbatasan dana armada, tenaga, dan sempitnya areal TPA. Anggaran penanganan sampah tak sampai satu miliar setahun. Padahal, seharusnya penanganan sampah di kota itu membutuhkan dana Rp 5 miliar setahun.
Pemkot hanya memiliki 26 unit armada mobil truk angkutan sampah dan hanya mampu mengangkut 4,8 ton sampah per hari. Idealnya, pengangkutan sampah di kota itu membutuhkan 40 truk. Sedangkan, jumlah pegawai tetap dan honor Dinas Kebersihan Kota Jambi hanya sekitar 560 orang.
Selain itu, areal TPA Talang Gulo, Jambi Selatan yang hanya seluas tiga hektare tidak mampu lagi menampung produksi sampah warga kota. Volume sampah di TPA yang digunakan selama 12 tahun tersebut kini mencapai 85 persen. Sedangkan, TPA yang baru dan mesin pengolah sampah belum ada.
Tingginya penumpukan sampah membuat sebagian besar warga membuang sampah ke sungai dan got. Kondisi demikian membuat sebagian besar wilayah pusat Kota Jambi sering dilanda banjir. Untuk mengatasi kekurangan armada pengangkutan sampah, pihaknya menambah 10 gerobak motor, yang sering dioperasikan hingga larut malam. Gerobak ini untuk mengatasi penumpukan sampah di permukiman warga yang hanya bisa dilalui kendaraan kecil.
Wali Kota Jambi HR Bambang Priyanto mengatakan, menyikapi kegagalan PT USB menangani masalah kebersihan di Kota Jambi, pihaknya telah memutus kontrak dengan perusahaan itu. Saat ini, pengelolaan kebersihan di kota itu kembali diambil alih pemkot.
Pengelolaan kebersihan kota yang langsung ditangani pemkot enam bulan terakhir mampu menghemat anggaran 40 persen. Pengelolaan secara swadaya tersebut juga mampu mengurangi penumpukan sampah sekitar 10 persen, termasuk penumpukan sampah di Pasar Tradisional Angso Duo.
Program lain yang dilaksanakan mengatasi masalah sampah di kota itu, menghidupkan kembali Jumat bersih yang selama ini dihapuskan. Fokus Jumat bersih, membersihkan saluran air di jalan-jala protokol dan pusat kota.
Untuk menyelamatkan sembilan sungai di kota itu, pemkot melakukan revitalisasi sungai. "Kita berusaha bekerja sama merevitalisasi sungai di kota ini dengan pemerintah pusat dan provinsi. Masing-masing bertanggung jawab mendanai revitalisasi tiga sungai," kata Indra.
Anggota DPRD Kota Jambi Efron Purba mengatakan, penanganan masalah sampah di Kota Jambi diharapkan tidak panas-panas tahi ayam. Gerakan kebersihan jangan dilakukan secara insidental dan hanya melalui Jumat bersih. Penanganan masalah sampah di Kota Jambi harus dilakukan secara berkesinambungan dengan peningkatan kinerja Dinas Kebersihan Kota Jambi dan dana yang memadai. [SP/Radesman Saragih]
Post Date : 25 Juni 2009
|
