 Studi analisis pelayanan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) di Kabupaten pasca desentralisasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana isu-isu pembangunan AMPL dipersepsi dan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten.
Studi analisis pelayanan AMPL mencakup studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap stakeholder AMPL di daerah. Dokumen yang dikaji dalam studi ini adalah dokumen regulasi daerah dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah. Stakeholder yang diwawancarai mencakup pengambil keputusan di lembaga pemberi layanan AMPL di daerah (Dinas Kimpraswil dan Dinas Kesehatan), lembaga-lembaga pendukung layanan AMPL di daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian), lembaga eksekutif lainnya yang berperan dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan (Bappeda, Bagian keuangan secretariat daerah, dan bagian Hukum Sektretariat Daerah; serta lembaga pengelola AMPL berbasis masyarakat). Daftar Isi: Ringkasan
Daftar Isi
Glossary Bab 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Studi
1.2 Tujuan Studi
1.3 Manfaat Studi
1.4 Metodologi Studi
1.5 Kerangka Pemikiran Studi
1.6 Alat Ukur yang Digunakan dalam Studi Bab 2. Gambaran Umum Wilayah dan Permasalahan AMPL di Sepuluh Lokasi Studi
2.1 Gambaran Umum Wilayah Studi
2.2 Gambaran Umum Permasalahan AMPL
2.3 Perbandingan Permasalahan AMPL di Tiga Karakteristik Wilayah Studi Bab 3. Daya Dukung Regulasi Daerah bagi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
3.1 Daya Dukung bagi Adopsi Prinsip Pelibatan Peran Aktif Masyarakat dan Prinsip Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Mendorong Pihak Non Pemerintah untuk Menyediakan Layanan AMPL
3.2 Daya Dukung bagi Adopsi Prinsip Berwawasan Lingkungan, Keberpihakan pada Masyarakat Miskin, Peningkatan Peran Serta Perempuan, dan Prinsip Akuntabilitas untuk Mengatasi Isu Asimetri Informasi, Kesetaraan, dan Eksternalitas Negatif dalam Pengelolaan AMPL
3.3 Daya Dukung bagi Adopsi Prinsip Mendorong Hidup Bersih dan Sehat
3.4 Daya Dukung Regulasi Daerah bagi Adopsi Prinsip Pendekatan Tanggap Kebutuhan dan Pelayanan Dilakukan secara Optimal dan Tepat Sasaran
3.5 Daya Dukung Regulasi Daerah bagi Adopsi Prinsip Air sebagai Benda Sosial dan Benda Ekonomi, serta Prinsip Cost Recovery Bab 4. daya Dukung Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Adopsi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
4.1 Gambaran Umum Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Di Semua Kabupaten yang Dikaji
4.2 Daya Dukung Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Adopsi Prinsip-prinsip Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat Bab 5. Daya Dukung Kelembagaan Daerah bagi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
5.1 Daya Dukung Mekanisme Kelembagaan Daerah bagi Adopsi Prinsip-prinsip Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1 Kesimpulan
6.2 Rekomendasi Lampiran
Post Date : 24 Desember 2008
| 
