Banjir merupakan mimpi buruk yang sulit diatasi di Jakarta. Sebanyak 40 persen sampai 50 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, sungai dan saluran drainase menyempit lagi dangkal, serta permukaan air laut bertambah tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan strategi menyeluruh sebagai solusi banjir 20 tahun.
Banjir dan genangan di Jakarta kian parah dengan ruang terbuka hijau milik publik dan privat menyempit karena laju pembangunan fisik terlalu cepat. Air hujan tidak mudah terserap tanah karena sebagian besar lahan tertutup bangunan.
Di sisi lain, air juga tidak mudah mengalir di saluran draina- se dan sungai karena banyak yang tersumbat dan terlalu sem- pit. Genangan di jalan atau permukiman sangat mudah muncul saat hujan deras.
Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan adalah wilayah yang paling sering mendapat genangan saat hujan deras turun. Genangan itu sering memicu kemacetan arus lalu lintas yang sangat parah pada pagi dan sore hari.
Banjir juga mudah terjadi kala daerah aliran sungai dari Sungai Pesanggrahan, Sungai Krukut, Sungai Sunter, Sungai Cili- wung, dan Sungai Cipinang diguyur hujan deras.
Di Jakarta Selatan dan Jakar- ta Timur, luapan sungai karena hujan deras di dalam kota dan di daerah hulu sungai sering menyebabkan banjir di banyak kawasan. Banjir ini menghambat jalan raya serta menggenangi permukiman penduduk dan menghambat perekonomian kawasan.
Di Jakarta Utara, selain hujan, banjir juga berasal dari limpasan air laut ke darat atau rob ketika pasang naik air laut. Pendirian tanggul-tanggul di pantai belum terlalu efektif untuk menahan banjir rob yang datang setiap bulan.
Mimpi paling buruk dalam sejarah banjir di Jakarta adalah jika laut sedang pasang naik, terjadi hujan deras lagi lama di hulu sungai dan di dalam kota secara bersamaan. Bencana itu terjadi pada tahun 2002 dan 2007, banjir menggenangi sekitar 60 persen wilayah Jakarta.
Penanganan terpadu
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang Ahmad Hariadi mengatakan, belajar dari semua kondisi itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan beberapa strategi penanganan banjir secara terpadu. Penanganan banjir itu dikaitkan dengan rencana penggunaan lahan di darat dan di laut.
Dari Jakarta bagian selatan, strategi penanganan banjir adalah revitalisasi situ dan waduk yang ada. Dari 42 waduk dan 14 situ di Jakarta, 28 waduk dan situ berada di sisi selatan Jakarta.
Banyak waduk dan situ yang berada dalam kondisi rusak parah karena pendangkalan, penyerobotan lahan, sampah, dan tidak terawat. Kondisi itu menyebabkan fungsi waduk dan situ sebagai tempat parkir air dari kawasan hulu tidak optimal.
Revitalisasi juga dijalankan di situ dan waduk di bagian tengah dan utara Jakarta. Luas dan kedalaman waduk dan situ dipulihkan. Waduk berfungsi sebagai tempat parkir air dan diintegrasikan dengan sistem polder.
Selain perbaikan situ dan waduk, Pemprov DKI juga berencana membangun 12 waduk tambahan di sisi selatan dan tengah Jakarta. Salah satu waduk yang kini disiapkan adalah Waduk Halim.
Pemprov DKI dan pemerintah pusat berencana mengeruk dan menormalisasi 13 sungai yang melintas di Jakarta. Luas badan sungai secara perlahan dipulihkan sesuai lebar semula agar daya tampung air meningkat.
Saluran drainase lingkungan sampai penghubung juga akan dinormalkan dan diperbesar. Keberhasilan Jakarta Barat mengurangi genangan dengan menormalkan saluran penghubung akan diterapkan di semua kota.
Saluran Cengkareng Drain II juga dibangun untuk mempercepat pembuangan air hujan dan sungai ke laut. Saluran itu diperlukan karena saluran air ke laut di Jakarta Barat mendekati kapasitas maksimal.
Tujuan akhir dari normalisasi saluran drainase, sungai, waduk dan situ adalah bertambahnya rasio badan air, dari 2,8 persen menjadi 5 persen. Rasio badan air adalah perbandingan antara luas saluran drainase, sungai, waduk, dan situ dengan luas wilayah daratan secara keseluruhan. Semakin besar rasio badan air, daya tampung air dari semua saluran air juga membesar.
Polder dan tanggul laut
Namun, ada masalah aliran air dari sungai ke laut karena daratan lebih rendah ketimbang permukaan laut. Jadi, Pemprov DKI menyiapkan sistem polder untuk memompa air ke laut.
Sistem polder dibentuk dengan membangun kolam penampungan air dari sungai dan pintu air di muara untuk mencegah air laut masuk ke darat saat pasang naik. Air di kolam penampungan itu lalu dipompa dengan mesin ke laut agar tidak sampai meluap.
Sistem polder dibangun di kawasan utara, dari sisi timur sampai barat. Dalam RTRW 2010-2030, ada 51 kawasan yang dilayani sistem polder dari tengah sampai utara Jakarta.
Kolam penampungan (kolam retensi) itu memanfaatkan waduk, situ, atau membentuk kolam memanjang dengan melebarkan saluran drainase atau sungai
Untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, DKI menyiapkan pembangunan pulau-pulau baru di Laut Jawa dengan cara reklamasi. Pulau yang terpisah dari daratan utama dilengkapi dengan tanggul laut yang bersambung dari barat sampai ke timur.
Tanggul itu menahan pasang naik air laut agar tidak menggenangi daratan. Tanggul dilengkapi dengan empat pintu agar kapal-kapal dapat keluar-masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok dan bakal Pelabuhan Marunda.
Ada rencana untuk menyaring air laut yang berada di antara pulau-pulau reklamasi dengan daratan Jakarta menjadi air tawar. Dengan demikian, intrusi air asin laut ke darat tidak terjadi lagi karena air itu berubah menjadi air tawar.
Pengajar Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Firdaus Ali mengatakan, DKI harus mengubah paradigma dari membuang air secepatnya ke laut menjadi menyimpan air agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih. Cara penyimpanan air dengan membangun saluran-saluran besar bawah tanah serta revitalisasi situ dan waduk.
Selain itu, ruang terbuka hijau juga harus dilebarkan agar air lebih mudah diserap ke tanah dan tidak segera masuk ke saluran drainase. Pengisian air ke dalam tanah sangat diperlukan untuk memperlambat penurunan permukaan tanah.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, sistem polder membutuhkan dana yang sangat besar. Alasannya, pengoperasian ratusan pompa air dari barat sampai ke timur memerlukan energi listrik yang sangat besar.
Di sisi lain, sistem reklamasi menciptakan sedimentasi parah di Teluk Jakarta. Risiko ini harus diantisipasi sebelum memulai proses reklamasi. (NELI TRIANA/M CLARA WRESTI/FRANSISCA ROMANA NINIK/AGNES RITA S)
Post Date : 13 Oktober 2010
|
