KLOJEN | SURYA - Bank Pembangunan Jerman meminta jaminan kelangsungan pengolahan sampah di TPA Supit Urang Malang. Hal ini terkait dengan bakal dikucurkannya dana pinjaman lunak kepada Pemkot Malang untuk membangun fasilitas pengolah sampah.
Utusan Bank Pembangunan Jerman, Bernhard Schenk mengatakan, pihaknya kini sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemkot Malang dan menindaklanjuti hasil survei yang telah dilakukan pada bulan Juli 2010 lalu.
“Apabila semuanya sudah baik dan sesuai dengan survei maka dana pinjaman bisa direalisasikan,” kata Bernhard Schenk usai melakukan pemaparan di Pemkot Malang, kemarin, Minggu (22/5).
Sayangnya, Bernhard Schenk belum dapat memastikan dan menginformasikan besaran nilai dana pinjaman lunak yang bakal diberikan oleh Bank Pembangunan Jerman untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Sanitary Lenvil di TPA Supit Urang Malang.
Sementara Kepala DKP Kota Malang, Wasto mengatakan, pihaknya cukup optimistis pinjaman lunak dari Bank Pembangunan Jerman dapat secepatnya dikucurkan. Sebab, Pemkot Malang cukup berkomitmen dan serius dalam pembangunan fasilitas pengolah sampah di TPA Supit Urang. Terlebih lagi, jumlah sampah yang setiap hari yang ada di Kota Malang terus meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan Kota Malang.
“Dikhawatirkan apabila Kota Malang tidak memiliki fasilitas pengolah sampah yang memadai maka dikemudian hari akan kesulitan mengatasi timbunan sampah,” kata Wasto.
Memang, diakui Wasto, dalam pemaparan utusan dari Bank Pembangunan Jerman tersebut menunjukkan kalau fasilitas pengolah sampah akan sangat lengkap. Bahkan, ada tempat dan peralatan khusus bagi pemulung untuk bisa memilah serta mengambil sampah yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akan ditimbun dan dimusnahkan.
Namun, ungkap Wasto, untuk mendukung proyek tersebut Pemkot Malang harus mengeluarkan biaya tidak sedikit. Terutama soal biaya angkut dan pengurukan yang mencapai sekitar Rp 11 miliar dengan potensi sampah di kota Malang yang mencapai 400 ton per hari.
”Risiko biaya itu harus ditanggung Pemkot untuk menjamin kesehatan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Malang yang terbebas dari tumpukan sampah,” tutur Wasto.
Post Date : 25 Mei 2011
|
