SISTEM pengelolaan air bersih di Provinsi DKI Jakarta masih sangat lemah. Perusahaan air bersih dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Akibatnya, masih banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih.
Peneliti dari Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia R Herlambang mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menemukan solusi terbaik. "Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta dituntut meningkatkan kualitas pengelolaan air bersih," kata Herlambang dalam seminar bertema Pengelolaan Air Bersih di DKI Jakarta, Selasa (21/6).
Selain Herlambang, seminar itu juga dihadiri Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Berlin Hutajuluh dari Fraksi Demokrat dan sejumlah Anggota Komisi D seperti: Nurmansjah Lubis, Siti Sofiah dan Direktur PAM Jaya DKI Jakarta, Sri Widayanto.
Siti Sofiah dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, tarif yang diterapkan oleh Perusahaan Air Minum (PAM Jaya) DKI Jakarta dinilai sejumlah warga masih mahal. Selain itu, kualitas air juga masih buruk. Salah satu kenyataan yang terjadi di Jakarta adalah tidak semua warga dapat menikmati air bersih.
"Ini sangat ironis. Di ibu kota negara masih ada warga yang belum bisa menikmati air bersih. Warga tidak mampu terpaksa menggunakan air dengan kualitas buruk. Seperti: air sungai atau danau," katanya, dalam siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, kemarin.
Sementara itu, Nurmansjah Lubis mengungkapkan, penanganan air bersih yang dilakukan Pemprov DKI ternyata belum memberikan perbaikan lingkungan yang signifikan. Pemda dinilai hanya sibuk membuat peraturan daerah (Perda), tapi kenyataan di lapangan masih banyak pelanggaran. "Penggunaan air tanah masih tinggi. Ditambah lagi penyedotan air tanah besar-besaran yang dilakukan secara ilegal olah industri," katanya.
Menurutnya, banyaknya warga yang masih menggunakan air tanah merupakan salah satu bukti masih minimnya penyebaran air bersih di DKI Jakarta. "Di Jakarta Utara masih banyak warga tidak mendapatkan air bersih dan harus membeli eceran dengan jeriken," ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Berlin Hutajuluh mengatakan, masalah air bersih yang hingga saat ini masih banyak terjadi di DKI adalah rendahnya standar pelayanan penyelenggara air bersih, tingginya angka kehilangan air, cakupan layanan yang relatif rendah dan terbatasnya ketersediaan suplai air baku. "Kinerja perusahaan air minum harus dipacu," katanya.
Direktur PAM Jaya Sri Widayanto mengakui sebagai penyelenggara pelayanan air bersih di Jakarta pihaknya belum mampu menjalankan perannya dengan baik. Ini terjadi karena adanya kelangkaan atau minimnya debit air baku. "Juga, jaringan air bersih belum merata karena akses yang dimiliki PAM Jaya masih terbatas. Sehingga, banyak warga menggunakan air tanah.
Maka, akibat penggunaan air tanah yang berlebihan, permukaan air tanah ambles, gedung bertingkat miring dan retak, kemudian ada rongga di bawah tanah yang membuat erupsi air laut. "Gedung Sarinah di MH Thamrin dan Gedung DPR RI yang miring dan amblesnya Jalam RE Martadinata sepanjang 103 meter merupakan bukti konkret yang tidak dapat dianggap enteng," katanya. Fauzan Hilal
Post Date : 22 Juni 2011
|
