BANYUMANIK - Pemkot Semarang perlu mengkaji ulang keberadaan saluran di kawasan atas.Seiring pertumbuhan permukiman, salah satunya di Kecamatan Banyumanik, sekarang keberadaan saluran sudah tidak mampu lagi menampung air.
Akibatnya, ketika hujan lebat tidak lebih dari 15 menit, air sudah meluber. Permasalahan itu mencuat dalam kegiatan Resik Resik Kali (RRK) pada Minggu (27/3), yang dipusatkan di Kelurahan Pedalangan.
Kali Pedalangan menjadi fokus. Akibat kondisi kali itu, kerap menjadikan banjir di ruas Jalan Mulawarman. ”Sudah dua kali menghanyutkan kendaraan bermotor. Pertama sepeda motor, beruntung pengendaranya selamat, meski masuk parit. Kedua mobil, karena mesin mati mobil hanyut hanya beberapa meter dari jalan raya. Kalau hujan lebat sudah berbahaya,” tutur Edi, warga RW 7.
Sungai itu menjadi saluran pembuangan air dari dua kelurahan, Pedalangan dan Srondol Wetan. Secara penampang sebenarnya masih cukup ideal dengan lebar rata-rata lima meter. Hanya saja kondisinya, ketika melintas di Kelurahan Pedalangan berbelok-belok. Akibatnya arus air tidak lancar, mengakibatkan luapan air ke mana-mana.
Terbukti Lapangan Pedalangan kondisinya sekarang sudah dipenuhi sampah sisa dari banjir luapan sungai. ”Lapangannya sudah tidak layak digunakan. Sudah dipenuhi sampah, rusak pula,” lanjut Edi.
Penanganan Camat Banyumanik, Sutrisno mengakui perlu segera dilakukan penanganan. Paling tidak, diadakan normalisasi kondisi sungai. ”Masalah ini sudah saya laporkan kepada pemkot supaya ada penanganan serius,” ucapnya.
Plt Sekda Akhmat Zaenuri yang memimpin jalannya kegiatan RRK mengaku kaget dengan kondisi sungai. Dalam sambutannya pada apel pembukaan kegiatan, ia mengatakan, banjir tidak lagi terjadi pada kawasan Semarang bawah. ”Saya dilapori kaget. Lihat gambar luapan sungai saat hujan, ternyata banjir bisa terjadi di kawasan atas seperti Banyumanik ini,” ungkapnya.
Penggagas RRK, Wisnu Pudjonggo berharap pemerintah sudah saatnya menata kawasan atas tidak hanya Banyumanik. ”Gunungpati, Mijen, Ngaliyan pun harus ditata. Kalau daerah atas saja sudah banjir, lantas bagaimana pada bagian bawahnya,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang itu.
Paling tidak pembukaan kawasan permukiman harus diatur. Selain itu drainasenya disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan warganya. Kali Pedalangan merupakan contoh belum tersentuhnya perhatian pemerintah dalam menata saluran.
”Logikanya, kalau permukiman banyak tentunya saluran air harus sebanding. Meluapnya sungai, karena cakupan air sudah tidak memadai, akibatnya jadi banjir,” jelas dia. (H37,J12,H35-16)
Post Date : 28 Maret 2011
|
