 Dalam rangka membangun suatu fondasi yang kokoh dalam proses penyusunan penganggaran di daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kondisi pembangunan yang kondusif, maka disusunlah Pelangkap Buku Pegangan Tahun 2010 dengan tema Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. Buku ini memuat kebijakan dan implementasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang mencakup antara lain; transfer ke daerah, pinjaman daerah, hibah daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta sistem informasi keuangan daerah.
Buku ini diharapkan dapat memperkokoh sinergi antara pusat dan daerah dan antardaerah, serta sekaligus menyamakan persepsi atas pelaksanaan desentralisasi fiskal, dan juga diharapkan dapat membangun kepastian dan transparansi dalam menyiapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah.
Daftar Isi:
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Bab I. Pendahuluan
1.1 Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
1.2 Dukungan Kebijakan Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
1.3 Sinergi antara Pusat – Daerah dan Antar Daerah dalam Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Bab II. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
2.1 Pendahuluan
2.2 Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
2.3 Penganggaran Pembangunan Daerah
2.4 Penutup
Bab III. Transfer Ke Daerah
3.1 Pendahuluan
3.2 Dana Bagi Hasil
3.3 Dana Alokasi Umum
3.4 Dana Alokasi Khusus
3.5 Penyaluran Anggaran Transfer Ke Daerah
Bab IV. Pinjaman, Hibah dan Investasi Daerah
4.1 Pendahuluan
4.2 Pinjaman Daerah
4.3 Hibah Daerah
4.4 Investasi Daerah
Bab V. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1 Pendahuluan
5.2 Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.3 Persyaratan PDRD
5.4 Prosedur Penetapan PDRD
5.5 Pengawasan dan Pembatalan Perda PDRD
5.6 Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang PDRD
5.7 Kesalahan-Kesalahan Perda PDRD yang Sering Dilakukan Daerah
5.8 Pelaksanaan Undang-Undang PDRD
Bab VI. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6.1 Pendahuluan
6.2 Pengelolaan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan
6.3 Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan
6.4 Sanksi
6.5 Peran Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6.6 Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah
Bab VII. Sistem Informasi Keuangan Daerah
7.1 Pendahuluan
7.2 Tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah
7.3 Jenis Informasi
7.4 Penyampaian Informasi dan Sanksi
7.5 Mobile Fiskal Daerah (Perda)
7.6 Website Sistem Informasi Keuangan Daerah
7.7 Sistem Konfirmasi Transfer Ke Daerah
Daftar Pustaka
Indeks
Ucapan Terima Kasih
Post Date : 04 Mei 2010
|
