|
BANDUNG(SINDO) – Pelayanan air bersih bagi warga Kabupaten Bandung masih minim. Penyebabnya,alokasi anggaran untuk pelayanan publik tersebut belum maksimal dan sulitnya mendapat sumber air di pedesaan. “Alokasi anggaran dari APBD 2008 saja hanya sekitar 20% dari total nilai anggaran. Kita harus akui Pemkab Bandung tidak akan mampu mendanai sendiri pembangunan sarana danprasaranaairbersihini.Karena itu diperlukan dana role sharing antara pemkab dan pihak ketiga,”ungkap Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Mokhammad Ikhsan kepada SINDO kemarin. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain adalah unsur swasta dan pemerintah pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM) Mandiri dan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Direktorat Tata Wilayah Departemen PU, termasuk dari Pemprov Jawa Barat. “Tinggal harus ada komitmen dan kemauan dari pemkab untuk mau mengajukan atau melobi dari tingkat provinsi hingga pusat untuk dapat membantu dalam program peningkatan pelayanan airbersihini,khususnya untuk mengatasi masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur air bersih,” papar Ikhsan. Dia menyatakan, penting bagi pemkab untuk memfokuskan perhatian atas pelayanan air bersih ini, apalagi musim hujan segera tiba. Sarana penunjang lain seperti saluran drainasedangorong-gorongserta daerah aliran sungai (DAS) harus segera mendapat pemeliharaan agar permasalahan banjir bisa lebih diantisipasi. Dari hasil pantauan Komisi C DPRD Kabupaten Bandung di lapangan, daerah yang rawan krisis air bersih paling parah adalah di Kecamatan Cileunyi, Baleendah, Cimaung, dan Kecamatan Kertasari.Hal itu terjadi akibat minimnya sumber air di wilayah tersebut, selain masalah infrastruktur untuk mendistribusikan air bersih. “Meski sudah ada sarana dan prasarananya, tapi kalau di daerah itu sumber airnya kurang, tetap saja pelayanan air bersih bisa terkendala. Makanya kita harus lebih banyak melakukan konservasi sumber air,”ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofyan Nataprawira menerangkan, pemkab terus berupaya meningkatkan pelayanan air bersih di seluruh desa di Kabupaten Bandung. “Memang, dari 275 desa yang ada di Kabupaten Bandung, baru187desayangsudah memiliki sarana dan prasarana air bersih yang memadai,”ungkap Sofyan seusai membuka acara pembinaan pengelolaan saranadanprasaranaairbersih pedesaan di Gedung Kandaga Pemkab Bandung kemarin. Dari 187 desa itu pun belum seluruhnya berfungsi dengan secara teknis maupun memenuhi standar kesehatan. Sofyan membeberkan,mengingat keterbatasan anggaran APBD, pihaknya pun terus berupaya menggalang dana dari pihak ketiga. Dana tersebut diperoleh dari dana Inpres,APBD Pemprov Jawa Barat,Dana Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3- DT) serta dana instruksi gubernur. “Tapi, selain masalah dana untuk sarana dan prasarana, ketersediaan air bersih juga tak lepas dari kondisi daerah tangkapan air. Kami mengimbau masyarakat menjaga sumber air,”papar sekda. (iwa ahmad sugriwa) Post Date : 15 Oktober 2008 |