Jakarta, Kompas - Badan Pusat Statistik kembali mengadakan sensus penduduk pada tahun 2010. Berbeda dari pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya, Sensus 2010 akan mempertimbangkan berbagai indikator Tujuan Pembangunan Milenium serta data penduduk yang detail.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan seusai acara sosialisasi Sensus 2010 mengatakan, pendataan penduduk tersebut akan memberikan gambaran jumlah, dinamika, dan kemajemukan penduduk sehingga memungkinkan untuk menganalisis struktur penduduk.
Hasil pendataan nantinya ditujukan pula sebagai bahan evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) hingga tingkat wilayah administrasi terkecil desa atau kelurahan. Target Tujuan Pembangunan Milenium, antara lain, penurunan tingkat kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, angka kematian anak, angka kematian ibu, serta kesetaraan jender.
”Jika hanya menggunakan survei, sangat sulit melihat perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium sesungguhnya karena survei sifatnya representasi dari populasi,” ujar Rusman, Senin (7/12).
Oleh karena itu, dibandingkan dengan sensus tahun 2000 yang menggunakan 17 variabel, pada sensus tahun 2010 variabel yang digunakan mencapai 43 varibel. Terdapat tambahan variabel soal lain yang lebih detail, mulai dari soal pendidikan seperti buta huruf hingga tingkat kematian ibu. Dengan kata lain, pendataan lebih komprehensif.
Data terkait pemberantasan kemiskinan yang juga menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Milenium juga dapat dirumuskan dari hasil sensus tersebut. ”Dulu pengucuran Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin menggunakan, antara lain, indikator kondisi rumah. Dengan sensus mendatang, beberapa variabel lain dapat digunakan untuk memotret kondisi kemiskinan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan,” lanjut Rusman.
Rusman mengatakan, sensus kali ini jauh lebih ambisius. Data yang tersedia nantinya sampai menampilkan nama dan alamat. ”Sebagai contoh, data kecacatan, misalnya, akan diketahui nama, jenis cacatnya, dan tempat tinggalnya, sehingga institusi yang akan intervensi lewat program dapat lebih mudah untuk tepat sasaran,” ujarnya.
Data-data mikro seperti itu bermanfaat untuk penyusunan kebijakan dan menjadi acuan banyak kalangan. Adapun biaya penyelenggaraan sensus adalah sekitar Rp 3,3 triliun dari APBN.
Pelaksanaan sensus
Dalam sosialisasi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Arizal Ahnaf mengungkapkan, dalam Sensus 2010, pendataan penduduk dilakukan pada 1-31 Mei 2010. Selain mendata penduduk di tempat mereka biasa tinggal (minimal enam bulan), pada 15 Mei 2010 secara de facto akan dilakukan pengumpulan data secara serentak untuk penduduk yang tidak menetap, seperti tunawisma, anak buah kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu, masyarakat terpencil, dan pengungsi.
Dia mengatakan, sensus penduduk tahun 2010 setidaknya melibatkan responden penduduk sekitar 232 juta di 64 juta rukun tetangga dengan jumlah blok sensus 726.000 blok.
Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, pihaknya akan merekrut petugas pencacah yang dinilai layak untuk menyensus penduduk. BPS akan mempekerjakan mereka memakai sistem kontrak dengan upah Rp 3 juta per bulan. BPS memperkirakan membutuhkan 700.000 petugas lapangan.
Mereka akan mendatangi semua rumah untuk mencatat nama penghuni dan alamat. Data sensus akan menjadi tolok ukur yang dipakai untuk kuantifikasi data sampai tahun 2020. ”Pendataan ini sangat monumental. Sekali tidak sempurna, data penduduk 10 tahun lagi tidak akan akurat,” ujar Rusman.
Pencacahan orang yang bekerja hanya akan menyangkut hal-hal yang umum. BPS hanya bertujuan mencatat apakah orang tersebut bekerja atau menganggur. Ada 20-an pertanyaan terkait bidang pekerjaan dan tidak akan menyentuh soal upah atau kelayakan hidup pekerja tersebut.
Data dasar sementara, seperti jumlah penduduk, sudah dapat diumumkan ke publik pada Agustus 2010. Data final dapat diperoleh paling lama satu tahun setelah sensus. Presiden RI direncanakan akan menyampaikan data jumlah penduduk Indonesia pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2010. (INE/HAM)
Post Date : 09 Desember 2009
|
