BANDUNG(SINDO) – Pemprov Jawa Barat dan empat pemerintah kota/kabupaten di Bandung Raya sebaiknya mempercepat penggunaan lahan bakal Tempat Pemprosesan dan Pengolahan Sampah Akhir (TPPSA) di Kampung Legoknangka,Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg,Kabupaten Bandung.
Pakar manajemen dan teknologi persampahan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Dr Ir Enri Damanhuri mengatakan,Pemprov Jabar dan semua pemda yang memanfaatkan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sarimukti untuk membuang sampah dari daerah mereka harus menyikapi serius maraknya desakan penutupan lahan milik Perum Perhutani itu dari masyarakat,LSM,dan bahkan dari kalangan DPRD Jabar.
Bila masyarakat di sekitar Kampung Cigedig, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat,Kabupaten Bandung Barat (KBB), benar-benar melakukan aksi besar-besaranmenutup TPA Sarimukti, maka Kota Bandung sangat berpotensi mengalami kondisi darurat sampah alias ”Bandung Lautan Sampah” jilid kesekian. Daerah lain yang juga membuang sampahnya ke TPA Sarimukti seperti Kabupaten Bandung,Kota Cimahi, dan KBB, juga tak bisa dibilang aman meski mereka memiliki sentra-sentra pengomposan dan daur ulang sampah di beberapa titik.
”Pemprov dan semua pemda di Bandung Raya dan pihak terkait harus mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi kemungkinan buruk darurat sampah. Segera mulai mengandalkan sebagian lahan yang sudah dibebaskan di Legoknangka.Kenapa harus sulit? Itu yang sekarang nyata ada di depan mata,” tegas Enri Damanhuri kepada SINDO, kemarin.
Menurut Enri, sejak 2005, sudah berkali-kali Pemprov Jabar dan pemda-pemda di Bandung Raya bertemu membahas persoalan TPA. ITB pun sudah sering memberi konsep pengelolaan sampah yang ideal. Beberapa kali, rapat langsung dihadiri para bupati dan wali kota meski lebih sering dihadiri staf di bawah kepala dinas. Para kepala daerah sempat pula menghasilkan kesepakatan bersama.
Namun, realisasinya tidak pernah konkret karena hingga kini urusan sampah tetap menjadi persoalan krusial dan klasik. ”Tidak kelihatan sinergitas dalam pelaksanaan di lapangan.Nah, kali ini, kami harap semua pemda atas kesepakatan para kepala daerah, segera gunakan TPA Legoknangka yang nyata-nyata bisa langsung dipakai untuk menghindari darurat sampah,”ujar Enri.
Anggota Kelompok Keahlian/ Keilmuan Pengelolaan Udara dan Limbah FTSL-ITB ini mengaku sangat memahami bahwa pemdapemda telah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk operasional TPA Sarimukti. Pemkot Bandung pun telah berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Gedebage. Bahkan Pemprov Jabar juga ingin membuka lagi eks TPA Leuwigajah di Kota Cimahi,untuk menampung sampah dari Bandung Raya wilayah barat. Namun untuk dapat mulai menggunakannya butuh waktu lama.
”Jadi yang paling realistis adalah segera manfaatkan lahan di Legoknangka, terutama Kota Bandung yang 100% membuang sampah ke Sarimukti. Kecuali kalau ada hambatan birokrasi yang menjadi ganjalan kerja sama antara Pemprov Jabar dan antarpemda di Bandung Raya,”kata Enri. Idealnya,lanjut dia,sejalan dengan mulai digunakannya lahan di Legoknangka,Pemprov Jabar dan pemkab/pemkot di Bandung Raya kembali menggencarkan kampanye dan sosialisasi pengolahan sampah organik berbasis masyarakat hingga lingkungan terkecil seperti RT/RW.
Termasuk gerakan 3R (reuse,reduce,dan recycle) untuk tingkat rumah tangga. Agar masyarakat dapat dibiasakan melakukan 3R dan mau mengelola sampah secara swadaya di lingkungannya,pemerintah perlu memberi stimulan baik berupa pelatihan maupun dana. Kalangan korporat pun dapat ikut mendorong hal ini melalui program corporate social responsibility(CSR). Enri mengakui, pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti daur ulang, komposing sampah organik,takakura,dan lainnya hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah.
Sampah anorganik tetap menjadi ”hantu” yang menjadi kewajiban pemda untuk menanganinya dengan baik. Sementara itu, pemerhati lingkungan dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Mubiar Purwasasmita mengatakan, dibutuhkan sistematika yang jelas dengan dukungan anggaran besar untuk membangun kesadaran warga melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
”Pemkot Bandung harus mampu melakukannya. Bandung sudah metropolitan, kenapa masyarakatnya tidak didorong untuk mampu memilah organik-anorganik dan melakukan 3R?”ujar Mubiar. Dia juga memandang bahwa Pemkot Bandung terlalu memaksakan diri membangun PLTSa. ”Yang kita perlukan hanya konsep sistematik,pembinaan yang benar, dan penerapan yang konsisten. Saya yakin persoalan sampah di Kota Bandung bisa teratasi,” tandasnya.
Sementara itu,Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengakui program 3R di Kota Bandung tidak berjalan seperti yang diharapkan. Padahal sosialisasinya sudah dilakukan sejak 2005. ”Kami bukannya tidak berupaya mendidik masyarakat. Tapi, kesadaran warga tidak meningkat. Saya pribadi pesimistis 3R bisa efektif dalam waktu dekat,”kata Ayi. Selain menyiapkan PLTSa untuk jangka panjang, lanjut Ayi, Pemkot Bandung telah menggelar pelatihan pengolahan sampah di 200 dari 1.551 RW yang ada.
”Untuk komposing, tidak perlu alat mahal. Cukup tong atau drum bekas. Sebagian masalah sampah akan teratasi,”ungkapnya. Sementara itu, Direktur Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung Cece Iskandar mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),Kota Bandung pada 2010 ini sebenarnya ditargetkan bisa menekan volume sampah hingga 8%.
”Kalau hanya pemkot yang berusaha, tentu sulit. Masyarakat Bandung harus benar-benar ikut mengurangi timbunan sampah di mana-mana,”pungkas Cece. Keberadaan TPPAS di Legoknangka sebenarnya bukan tanpa resistensi. Masyarakat di sekitar lahan tersebut beberapa kali pula berdemo mendesak pembatalan rencana tersebut.Namun, Bupati Bandung Obar Sobarna sebagai pihak penyedia lahan mendukung penuh pembangunan TPPAS tersebut demi solusi permasalahan sampah di Bandung Raya.
Di tempat terpisah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan, pihaknya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan di TPA Sarimukti sebesar Rp11,5 miliar pada 2011. ”Ini merupakan permintaan masyarakat di sana,” kata Heryawan. Dia mengakui bahwa pembangunan TPPAS Legoknangka perlu waktu karena masih menunggu pemenangproyekdari35caloninvestor yang menjalani beauty contest. Untuk pembangunan jalan akses ke Legoknangka dari jalan raya,pada 2011 pemerintah pusat memberi bantuan anggaran Rp26 miliar.
Sementara itu,Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengaku akan mengecek kabar terlalu dekatnya lahan bakal TPPAS dengan situs bersejarah Kerajaan Kendan seperti diinformasikan beberapa pihak yang menyatakan penolakan.” Kami akan teliti langsung.Kalau jauh dan TPPAS sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak, tentu kami tetap lanjutkan,” jelas Dede. (armydian/agung bakti sarasa/ iwa ahmad sugriwa/ tantan sulthon)
Post Date : 25 November 2010
|
