BANDUNG, (PR).- Permasalahan sanitasi di Kota Bandung baru tertangani lima belas persen. Kepadatan penduduk Kota Bandung yang tinggi dan cenderung bertambah setiap tahun, menyebabkan persoalan sanitasi sulit dituntaskan. Pemkot Bandung perlu membuat berbagai program strategis untuk mempercepat penanganan persoalan sanitasi.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Taufik Rachman, berdasarkan data 2008 tentang pola penyakit yang dirawat jalan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Bandung, sekitar 62,5 persen disebabkan sanitasi yang buruk. Persoalan sanitasi terbesar adalah pengelolaan sampah dan air limbah.
"Kita akan membuat strategi untuk percepatan penanganan masalah sanitasi ini," ujarnya ketika ditemui seusai pembukaan lokakarya "Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi di Kota Bandung" di Auditorium Rosada, Kompleks Balai Kota Bandung, Selasa (25/5).
Terkait dengan penanganan air limbah, kata Taufik, sebenarnya Kota Bandung sudah mempunyai saluran induk layanan air kotor di sepanjang Jln. Soekarno-Hatta. Saluran air kotor tersebut bermuara ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsoang. Dengan demikian, permukiman di sekitar Jln. Soekarno-Hatta bisa membuang limbah ke saluran induk. Sementara kawasan lain yang lokasinya jauh bisa dibuat septic tank komunal.
48 persen
Berdasarkan catatan "PR", IPAL Bojongsoang seluas 85 hektare itu baru 48 persen dari kapasitas yang termanfaatkan sehingga masih bisa dioptimalkan untuk menanggulangi air limbah di Kota Bandung.
"IPAL ini yang terbesar di Indonesia. Tugas Pemkot Bandung sekarang, bagaimana saluran buangan air kotor dari rumah-rumah terhubung dengan saluran tersebut," katanya.
Data lain menyebutkan, APBD Kota Bandung tahun ini mengalokasikan Rp 51 miliar untuk perbaikan sanitasi. Dana itu tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Bandung. Beberapa kegiatannya, antara lain pembuatan MCK dan septic tank komunal.
Wali Kota Bandung Dada Rosada berharap, selain menentukan strategi percepatan, perlu dilakukan sejumlah upaya agar pembuatan infrastruktur sanitasi mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, LSM, dan swasta. Tahun ini, Kota Bandung mendapat bantuan dari Bappenas dan Australia melalui AUSAID untuk percepatan pembangunan sanitasi.
"Bentuk bantuannya berupa capacity building dan konsultasi. Targetnya, tahun depan yang tertangani bisa meningkat sampai 25 persen," ucapnya menegaskan. (A-170)
Post Date : 26 Mei 2010
|
