SEMARANG--Buruknya sanitasi di Kota Semarang membuat prihatin Pemprov Jateng. Terkait hal itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipta Karu) Provinsi Jateng akan menggandeng Wali Kota Soemarmo untuk menghadap Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Tujuannya, meminta pemerintah pusat memprioritaskan anggaran bagi penanganan sanitasi di Kota Atlas.
Seperti diketahui, sanitasi Kota Semarang terburuk kedua kota/kabupaten se-Jateng. Kondisi ini mengenaskan. Padahal Semarang sebagai ibu kota provinsi.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipta Karu) Jateng M Tamzil Rabu (19/8) kemarin mengatakan, Kota Semarang kurang diperhatikan pemerintah pusat. Terlebih, kata Tamzil, ketika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ditolak DPRD karena tak memiliki landasan hukum.
Sesuai rencana, selama dua hari, lanjut Tamzil, dia akan mengajak Wali Kota Soemarmo menemui Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Harapannya, alokasi anggaran keciptakaryaan bisa diprioritaskan untuk Kota Semarang.
Alasannya, sanitasi di Kota Atlas butuh penanganan serius. Sebab, Kota Semarang menduduki peringkat kedua bersanitasi buruk di Jateng. Tercatat dari 177 kelurahan yang ada, 60 kelurahan berkategori sanitasi buruk.
Sebagian besar daerah yang sanitasinya buruk tak memiliki pengelolaan limbah terpusat. Akibatnya, limbah rumah tangga kerap mencemari saluran air, termasuk kali. Seperti di wilayah Semarang Utara, Semarang Timur, air sungai sudah berwarna hitam. Itu bukti sudah tercemar limbah rumah tangga.
Belum lagi instalasi pengelolaan lumpur tinja butuh pembenahan khusus. Banyak laporan di Semarang Utara, tempat penampungan tinja kerap terkena limpasan rob. Kondisi ini mencemari lingkungan.
Terpisah, Wali Kota Soemarmo mengakui, penataan sanitasi di kota yang dipimpinnya sangat tertinggal. Ia menargetkan pada 2011 mendatang, seiring mulai berlakunya RPJMD, pihaknya akan menata sistem sanitasi dan drainase.
Bappeda Kota Semarang akan diminta untuk memetakan daerah-daerah yang memiliki sanitasi buruk. Namun, untuk anggaran belum bisa disebutkan.
Sementara itu, Ketua Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Semarang Nurcholis menyatakan, sekarang ini Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Semarang sudah ada.
Artinya, sudah dipetakan beberapa permasalahan mulai drainase sampai sanitasi. Dia berharap November 2010, SSK selesai. Dengan begitu, pada 2011 bisa digunakan untuk mencari investor yang bisa membangun sanitasi di Kota Semarang. (nag/isk)
Post Date : 20 Agustus 2010
|
