JAKARTA: Sistem sanitasi Jakarta dengan pendapatan per kapita US$2.500 ternyata masih sangat buruk dibandingkan dengan Ibu Kota lain di dunia. Lazimnya, kota dengan pendapatan US$2.000-US$3.000 sudah berhasil membangun sistem sanitasi yang baik.
Kepala Subdirektorat Air Minum dan Air Limbah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nugroho T. Utomo mengatakan dampak dari buruknya sistem sanitasi adalah sebanyak 85% air tanah DKI telah tercemar.
"Hingga saat ini belum ada perencanaan yang sistematis untuk memperbaiki sistem sanitasi di DKI," katanya seusai diskusi media yang mengevaluasi pembangunan sanitasi Indonesia di Jakarta, kemarin.
Nugroho menjelaskan sebagai wilayah padat penduduk bersanitasi buruk, bisa jadi saat ini warga DKI tinggal di atas septic tank. Jika jalan keluar persoalan ini tak segera dirumuskan, berbagai macam penyakit menular akan menyebar.
"Memperbaiki sanitasi di Jakarta ini butuh penanganan khusus perkotaan. Untuk wilayah besar, tak bisa tanggung-tanggung. Oleh karenanya perlu sistem pemipaan skala kota yang terencana dengan baik. Tidak bisa setengah-setengah."
Dia mengungkapkan tak hanya Jakarta, potret sanitasi di Indonesia pada umumnya juga masih buruk.
Berdasarkan data Bremen Overseas Research and Development Association (Borda), manusia memproduksi 50 liter tinja dan 500 liter urin per tahun. Limbah yang dihasilkan adalah 15.000 liter bilasan toilet dan 35.000 liter limbah air mandi per orang per tahun.
Dampaknya, secara nasional 70% air tanah tercemar, 75% air sungai tercemar, ratusan ribu anak mati diare. Secara ekonomi, ongkos produksi air naik setiap tahunnya. "Di data kami, kerugian ekonomi dampak sanitasi buruk itu sekitar Rp57 triliun per tahun," katanya.
Menurut Koordinator Program BORDA Indonesia Surur Wahyudi persoalan kenaikan air PAM itu diperparah lagi dengan tidak berfungsinya sebagian besar instalasi pengolah limbah tinja (IPLT).
Sebab, IPLT yang berfungsi baik hanya 10 dari 300 IPLT yang ada.
"Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi sumber penularan berbagai penyakit yang memperberat beban biaya kesehatan dan menurunkan produktivitas." (K48)
Post Date : 04 Desember 2009
|
