[JAKARTA] Berdasarkan kajian Bank Dunia potensi kerugian karena sanitasi yang buruk di Indonesia mencapai Rp 56 triliun per tahun atau setara dengan 2,3% produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disebabkan oleh waktu produktif yang terbuang karena sakit dan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, karena lingkungan yang kurang baik, dan terhambatnya kegiatan ekonomi lain.
Hal itu dikemukakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi Sanitasi Nasional, di Istana Wapres, Selasa (8/12). Menurut Wapres, Indonesia memang masih sangat tertinggal dari sisi sanitasi. Dari seluruh kota besar di Indonesia, ujar Wapres, hanya 71 persen penduduk yang menikmati fasilitas sanitasi dasar.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, potensi kerugian itu tidak hanya dampak dari bidang kesehatan berupa biaya kesehatan karena sakit, tetapi juga biaya hilangnya produktivitas masyarakat yang terganggu karena sakit. Dikatakan, sanitasi masih menjadi masalah di Tanah Air, karena terkait ketersediaan infrastruktur sanitasi seperti air bersih dan MCK yang kurang.
Sementara itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum Joko, sanitasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Meski demikian, Departemen Pekerjaan Umum, katanya, membantu daerah yang belum mampu dalam bentuk asistensi, membuat panduan teknis sanitasi.
Menurut Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih, kematian bayi bisa dicegah melalui upaya penyehatan lingkungan, seperti penyediaan air minum, fasilitas sanitasi dasar, dan peningkatan perilaku higienis masyarakat melalui kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), yang sudah diuji coba di 6 kabupaten sejak tahun 2006. [N-4/L-10]
Post Date : 09 Desember 2009
|
