Sampah Menumpuk Ketika Lebaran

SLEMAN, KOMPAS - Semua petugas kebersihan mulai dari penyapu hingga personel pengangkut sampah akan diliburkan selama dua hari saat Lebaran. Diperkirakan setidaknya terdapat 660 meter kubik sampah di seluruh Sleman yang menumpuk karena tak terangkut ke tempat pembuangan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Seksi Kebersihan Bidang Pertamanan, Kebersihan, dan Permakaman Sleman Bambang Widiyoko, Sabtu (20/9). Bambang menuturkan, perhitungan tersebut diperoleh dari data volume sampah di seluruh Sleman yang mencapai sekitar 300 meter kubik per hari. Jumlah itu lalu ditambah dengan memperhitungkan 10 persen peningkatan pembuangan sampah karena peningkatan konsumsi warga saat Lebaran.

Dua penyumbang volume sampah terbesar di Sleman adalah permukiman dan pasar. Sampah dari permukiman menyumbang sekitar 60 persen atau sebanyak 180 meter kubik per hari. Pasar, yang berjumlah 24 unit di seluruh Sleman, berkontribusi sebanyak 60 meter kubik per hari. Seluruh sampah itu kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul.

Karena dua hari libur Lebaran sampah tak terangkut, untuk meminimalkan penumpukan sampah itu, Bambang akan melemburkan 116 petugas kebersihan sehari sebelum dan sehari sesudah Lebaran.

"Hal ini untuk membantu mengurangi volume sampah saat petugas mulai libur pada dua hari tersebut," katanya.

Selain itu, Bambang juga mengedarkan surat pemberitahuan soal liburnya petugas tersebut kepada semua pelanggan. "Kami mengimbau kepada para pelanggan untuk menyimpan sementara sampahnya itu hingga petugas kembali bekerja," ujarnya.

Disayangkan

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta Nanang Ismuhartoyo menyayangkan berhentinya berbagai pelayanan publik, termasuk penanganan sampah, saat Lebaran nanti. Pasalnya, ia menilai hal itu masih bisa dicarikan solusinya, seperti dengan merotasi personel dengan petugas yang tidak merayakan Lebaran. "Atau, jika tidak memungkinkan, pemerintah daerah bisa mempekerjakan tenaga luar yang bersedia bekerja saat Lebaran dengan upah tertentu," tuturnya.

Nanang melihat berhentinya pelayanan publik ini menunjukkan rendahnya profesionalitas pemerintah daerah, apalagi Lebaran terjadi setiap tahun yang semestinya sudah bisa diantisipasi. (ENG)

Post Date : 22 September 2008