MASALAH sampah adalah hal krusial yang harus segera ditangani. Demikian diungkapkan Pakar Lingkungan Hidup Emil Salim di DKI Jakarta, Selasa (2/3). Namun, untuk saat ini masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan DKI Jakarta akan tenggelam. "10 hingga 15 tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan pencegahan atas hal ini," kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu.
Masalah sampah sampai sekarang dikatakannya masih menempati urutan pertama sebagai penyebab banjir. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memfokuskan langkah pencegahan untuk masalah tersebut. Sejauh ini kota di Indonesia yang berhasil dengan baik menangani masalah sampah sebagai penyebab banjir adalah Surabaya. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta, penghijauan di sepanjang sungai wilayah Jakarta Pusat adalah langkah yang baik untuk mencegah banjir.
Tak hanya masalah sampah, perubahan iklim juga merupakan hal yang harus diwaspadai. Cuaca dan intensitas hujan yang berubah-ubah membuat semakin sulit memprediksi datangnya banjir. "Setidaknya kini musim hujan datang satu bulan lebih cepat," katanya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta Ubaidillah dalam siaran persnya mengatakan, banjir di DKI Jakarta akan terus terjadi karena negara telah salah urus dalam mengelola sumber daya dan tata ruang kota. Sejak awal pembangunan di DKI Jakarta, menurutnya, telah menyimpang seperti masterplan 1965-1985 yang menetapkan daerah timur Jakarta termasuk Kelapa Gading dan barat Jakarta, termasuk wilayah Angke, masuk dalam lahan hijau. Tetapi pada rencana induk 1985-2005 peruntukan lahan hijau tersebut tidak ada lagi.
Setidaknya ada empat faktor penyebab banjir di DKI Jakarta, yaitu pertama, alih fungsi lahan dan hutan yang tak terkendali, di mana DKI Jakarta dengan luas lahan sekitar 661,52 km2 hanya menyisakan lahan terbuka atau ruang terbuka hijau sebanyak 9,6 persen, sisanya adalah bangunan padat. Seharusnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang tata ruang dan wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi 30 persen ruang terbuka hijau.
Kedua, penurunan tanah yang menyebabkan banjir atau genangan air semakin luas berakibat sedikitnya 40 persen lahan di DKI Jakarta berada di bawah permukaan laut. Secara umum DKI Jakarta mengalami penurunan tanah atau amblas 5-20 cm per tahun (ITB-Global Positioning System). Penurunan permukaan tanah tersebut disebabkan oleh adanya penyedotan air dalam skala besar dan banyaknya penambahan gedung dengan tidak adanya serapan air.
Ketiga, pemberian Ijin Mendirikan Bangunan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Dan faktor keempat, akibat buruknya sistem drainase dan sungai yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini karena selain sampah yang menyumbat, keberadaan jaringan utilitas juga menjadi penyebab macetnya saluran air sehingga menjadi penyebab banjir di jalan-jalan utama DKI Jakarta saat hujan.
"Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 7 Oktober 2009 lalu telah genap dua tahun memimpin Jakarta. Pengalaman 30 tahun lebih berada di pemprov DKI Jakarta dan bergelar seorang ahli tata kota, seharusnya dapat mengelola dan menata pembangunan di Jakarta menjadi lebih baik dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem kota," kata Ubaidillah.
Post Date : 08 Maret 2010
|
