Sampah Kab. Bandung Meluber

Sumber:Pikiran Rakyat - 18 Januari 2008
Kategori:Sampah Luar Jakarta
(PR).- Sampah yang tidak diangkut selama beberapa hari terlihat menumpuk di wilayah Kab. Bandung. Kondisi itu membuat masyarakat mengeluh. Sementara itu, para petugas kebersihan mengaku kesulitan dengan minimnya anggaran untuk membeli BBM kendaraan sampah.

Sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS), terlihat meluber dan berserakan hingga ke jalan raya. Pemandangan tersebut antara lain terlihat di Jln. Kopo Sayati, Kec. Margahayu, Pasar Baleendah, Pasar Banjaran, Pasar Soreang, dll. Sejumlah petugas sampah di beberapa lokasi itu mengaku intensitas pengangkutan sampah berkurang sejak awal 2008.

"Sampah di TPS pinggir jalan protokol harus kita angkut setiap hari. Masalahnya, uang BBM belum turun sejak 5 Januari. Terpaksa kita ngutang dulu untuk BBM," ujar Atang (48), seorang petugas kebersihan di Jln. Kopo Sayati, Kamis (17/1). Menurut Atang yang berstatus tenaga kerja kontrak (TKK) Kab. Bandung itu, selain biaya operasional pengangkutan sampah, gajinya bulan ini juga belum dibayarkan.

Kasubsi Pemeliharaan Kebersihan UPTD Pengelolaan Pasar Banjaran Kab. Bandung, Nanan Kusnandi mengatakan, sejak awal 2008 volume sampah yang diangkut dari Pasar Banjaran berkurang. Sebelumnya, sampah yang diangkut dua truk per hari, namun sekarang hanya satu truk per hari. Akibatnya, petugas kebersihan pasar banyak mendapatkan keluhan dari pedagang. Beberapa pedagang bahkan tak mau membayar retribusi sampah karena (sampah) tak kunjung diangkut.

"Persoalan ini sudah kami sampaikan ke Dinas Kebersihan. Namun, mereka mengaku tak punya anggaran untuk mengangkut sampah," kata Nanan. Kendati demikian, sebagian besar pedagang tidak mau tahu dan petugas pasar menjadi sasaran keluhan.

Tunggu SK

Tersendatnya anggaran pengangkutan sampah, diakui Kepala Dinas Kebersihan Kab. Bandung Achmad Kusyana. Menurut dia, anggaran pengelolaan sampah dalam APBD 2008 belum disahkan, sementara dana talangan belum turun karena menunggu SK Bupati.

Ia mengakui, hal itu terkait masa transisi perubahan SOTK (struktur organisasi tata kerja) Kab. Bandung. Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Kebersihan akan dilebur dengan dinas lain menjadi Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Persampahan. Hanya, hingga saat ini realisasi SOTK baru tersebut belum ada.

"SK Bupati untuk menangani pelayanan publik dalam masa transisi ini masih dalam proses. Semoga saja anggaran cepat keluar," kata Kusyana.

Menurut dia, saat ini terdapat 73 unit kendaraan sampah, termasuk alat berat perata sampah di TPA Babakan Kec. Ciparay. Kusyana mengungkapkan, kebutuhan BBM untuk operasional kendaraan sampah selama tiga bulan mencapai Rp 900 juta.

Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung, Mokhamad Ikhsan menyesalkan sikap Pemkab Bandung yang kurang tanggap terhadap pelayanan publik. "Mestinya SK Bupati dikeluarkan sebelum awal tahun anggaran agar pelayanan publik tak terganggu," ujarnya. (A-124/CA-185)



Post Date : 18 Januari 2008