Sampah Jabodetabek akan Ditangani Secara Korporasi

Sumber:Republika - 23 Agustus 2005
Kategori:Sampah Jakarta
JAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mengelola sampah secara korporasi dalam wadah Jabodetabek Waste Management Corporation (JWMC). Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah secara korporasi ini akan dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Ini diungkapkan Kepala Biro Administrasi dan Sarana Perkotaan (ASP) DKI, Ahmad Tauchid, Senin (22/8).

Gubernur DKI, Sutiyoso, memandang pengelolaan secara korporasi sangat perlu karena sampah tidak hanya masalah DKI tapi juga kota-kota di sekitarnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, yang ditawari untuk ikut dalam korporasi menyatakan bersedia untuk berkoordinasi di bawah pemerintah pusat. TPA yang akan dikelola oleh korporasi tersebut terletak di beberapa zona di luar Ibu Kota seperti di Bogor dan Depok. ''Sejauh ini yang sudah welcome di Nambo, Bogor,'' ujar Tauchid.

TPA Nambo, lanjut Tauchid, terletak di lahan milik Departemen Kehutanan (Dephut). Ia menambahkan, dalam rapat yang diadakan di Bappenas, Dephut telah menyatakan setuju. ''Tanahnya tersedia luas. Yang sudah dibebaskan sekitar lima hektare, diurus oleh Pemkab Bogor,'' paparnya.

Mengenai realisasinya, ia mengatakan, Pemprov DKI berharap dapat sesegera mungkin. Sedangkan untuk kepemilikannya dan pengelolaannya, lanjut dia, adalah tanggung jawab seluruh pemda yang ikut dalam korporasi tersebut. Teknologi yang akan diterapkan pada TPA itu mulai dari sanitary landfill sampai teknologi yang paling canggih. Namun demikian, realisasi tersebut masih menemui beberapa kendala seperti masalah pendanaan. ''Masalah hitung-hitungannya, pendapatan atau sharing dan bentuk kerja samanya, masih akan dibahas,'' tandas dia.

Sutiyoso menambahkan, korporasi akan mencari investor untuk membiayai pembangunan TPA tersebut. Menanggapi penolakan sejumlah warga dengan berdirinya TPA maupun TPST, Gubernur DKI mengatakan, perlu dilakukan pengaturan oleh institusi-institusi masing-masing daerah. ''Mereka sudah masuk dalam satu manajemen megapolitan, jadi harus ikut bertanggung jawab,'' ujarnya. Ia memandang pemilihan DKI sebagai koordinator hal yang wajar.(c40 )

Post Date : 23 Agustus 2005