MAKASSAR(SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) serius berupaya menarik investor dalam mengelola sampah.
Kendati demikian, Dewan mengharapkan dalam pengelolaan sampah tersebut, investor yang masuk juga dapat menyumbang kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).Hal itu disebabkan posisi PT Gikoko di tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangappa- Antang yang tidak efektif mengelola sampah. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, yang diinginkan dalam pengelolaan sampah Kota Makassar yang cukup besar adalah perusahaan yang mampu memberikan solusi dalam mengurangi volume sampah dan harus pula memberikan kontribusi pada PAD Makassar. “Pemkot diminta dapat menarik investor untuk mengelola sampah. Sampah yang ada dapat dikelola menjadi pupuk.
Namun, investor yang masuk diharapkan dapat memberikan kontribusi PAD, tidak seperti PT Gikoko, yang tidak memberikan apa-apa,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar kemarin. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan saat ini ada calon investor yang menyatakan minat, seperti perusahaan asal Jerman. Namun, Adi mewanti-wanti agar dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan sampah di kota ini. Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar Busranuddin BT menyatakan, saat ini pengelolaan sampah di Kota Makassar berjalan lamban, padahal tingkat produksinya sangat tinggi mencapai kisaran 700–800 kubik. Dia menyebutkan diperlukan beberapa perusahaan yang dapat mengelola sampah tersebut.
“Idealnya ada tiga perusahaan yang dapat mengelola sampah di Kota Makassar menjadi bahan yang dapat dijual kembali,seperti pupuk kompos. Dengan hadirnya tiga perusahaan, hal itu menjadi solusi,” ungkapnya kepada SINDO kemarin. Sebagai realisasi tindak lanjut penanganan masalah sampah di Kota Makassar ini,Komisi C DPRD Makassar pekan depan akan melakukanrapatkerjadenganSKPDterkait.“ Penanganan masalah sampah yang makin menumpuk ini diperlukan untuk menunjang posisi Makassar menuju Kota Dunia,” pungkas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Keluhkan Fasilitas Sampah
Sementara itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar mengeluhkan banyaknya fasilitas pengakut sampah yang tidak memungkinkan digunakan maksimal lagi. Kepala Dinas Kebersihan Muh Kasim mengatakan, dari 143 kendaraan kontainer yang disediakan mengakut sampah ke TPA, sebagian di antaranya tidak layak pakai. “Ada sebagian yang sudah tua, tapi kami masih gunakan.Sementara kebutuhan kami mengakut sampah itu sangat tinggi,” ujarnya tadi malam.
Meski mengeluhkan soal fasilitas, dia terus melakukan berbagai antisipasi mengatasi pengelolaan persampahan, seperti membuat tempat daur ulang sampah di beberapa kecamatan. “Dalam waktu dekat kami buat tempat daur sampah di Kecamatan Mariso, Mamajang, dan Biringkanaya, agar sampah yang diangkut ke TPA tidak terlalu banyak,”paparnya. Pihaknya juga mengaktifkan posko kebersihan di setiap kecamatan, yang bertujuan mengantisipasi secepatnya bila ada tumpukan sampah serta memfasilitasi bila ada kerja bakti kebersihan yang dilakukan warga. Kepala Bagian Humas Pemkot Muhtar Tahir menjelaskan,pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus pemkot. Sebab, jumlah sampah yang dihasilkan warga setiap hari tidak seimbang dengan fasilitas yang dimiliki pemerintah.
Karena itu, salah satu cara mengantisipasi,yakni menambah jumlah personel kebersihan dan menggiatkan kerja sama dengan warga setiap pekannya di masingmasing kelurahan. “Infrastruktur kami menjadi penghambat. Karena itu, kami sering imbau kepada camat dan lurah agar setiap saat melakukan kerja bakti, sambil menambah jumlah personel kebersihan,” tandasnya. (yakin achmad/arif saleh)
Post Date : 08 Oktober 2010
|
