jakarta, kompas - Sekitar 75 persen dari 200 saluran air di Jakarta Barat tertutup bangunan permanen. Di atas saluran air tersebut berdiri rumah tinggal, bengkel, warung, lapak, gubuk, bahkan gudang. Akibatnya, kawasan di sekitarnya rawan banjir dan sering terjadi genangan air.
Guna mengantisipasi banjir dan genangan air, Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat, Senin (20/10), membongkar 30 bangunan yang berdiri di atas saluran air penghubung di Jalan Daan Mogot II, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk.
Sehari sebelumnya di sepanjang jalan itu juga telah dibongkar 40 bangunan yang berdiri di atas saluran air. Bangunan-bangunan itu menutup saluran air penghubung yang mengalir ke Kali Sekretaris.
”Kami tidak akan toleran terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air. Seperti terlihat, saluran air di sepanjang jalan ini benar-benar macet. Mereka tidak mau membongkar sendiri, jadi kami bongkar paksa,” kata Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat Heryanto.
Rencananya pekan depan, sebanyak 90 bangunan di atas saluran air di Jalan Mangga Ubi, Kecamatan Cengkareng, juga akan dibongkar. Heryanto menambahkan, pembongkaran akan dilanjutkan hingga 1 Oktober di 80 titik di delapan kecamatan di Jakarta Barat.
”Kami sudah memberikan surat peringatan pertama sampai ketiga bagi pemilik bangunan untuk membongkarnya. Jika mereka tidak membongkar sendiri, kami akan bongkar paksa,” ujar Heryanto.
Kawasan yang paling banyak terdapat bangunan permanen dan nonpermanen di atas saluran air adalah di Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Tambora. Sebagian besar bangunan itu berupa rumah tinggal dan warung.
Camat Cengkareng Ruslan mengatakan, ada 10 lokasi di wilayahnya yang akan menjadi sasaran pembongkaran bangunan, di antaranya di Kelurahan Kapuk, Kedaung Kali Angke, dan Cengkareng Timur.
”Di Kapuk, banyak rumah bedeng di atas saluran air sepanjang kira-kira 700 meter. Di tempat itu tinggal sekitar 300 keluarga. Saat musim hujan, wilayah itu rawan banjir,” ujar Ruslan.
Rawan banjir
Pendiri Indonesia Water Institute Firdaus Ali mengatakan, kombinasi antara penurunan permukaan tanah, tingginya intensitas hujan, dan berkurangnya daya tampung sungai membuat Jakarta dapat dilanda banjir yang lebih besar dibanding tahun 2007. Jika tidak segera diantisipasi, banjir besar hanya tinggal menunggu waktu.
”Tunggu saja terjadinya hujan deras di Bogor dan di Jakarta, yang bersamaan dengan pasang naik air laut. Jakarta pasti dilanda banjir besar,” kata Firdaus.
Menurut dia, langkah yang paling cepat untuk mencegah banjir adalah mengeruk ke-13 sungai guna meningkatkan daya tampung sungai. Sungai-sungai di Jakarta mengalami pendangkalan parah sehingga hujan lokal dalam waktu singkat dapat membuat sungai meluap dan menggenangi permukiman sekitarnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengatakan, pemerintah pusat diminta segera merealisasikan rencana pengerukan 13 sungai utama di Jakarta. Semua hambatan birokrasi harus dihilangkan agar Ibu Kota tidak dilanda banjir pada puncak musim hujan nanti.
Program pengerukan 13 sungai utama di Jakarta sudah tertunda selama satu tahun karena banyak hambatan birokrasi yang merintangi. Salah satunya adalah kewajiban Pemprov DKI Jakarta menghasilkan keuntungan ekonomi dari penerusan pinjaman Bank Dunia dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI.
Tidak ada keuntungan ekonomi secara langsung dari pengerukan sungai. Namun, pencegahan banjir dapat mencegah kerugian triliunan rupiah karena semua aktivitas ekonomi di Jakarta terhenti saat banjir.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, pihaknya sudah melakukan banyak langkah untuk mencegah banjir. Dari 2008 sampai 2010, Dinas Pekerjaan Umum sudah mengeruk 78 segmen sungai sehingga aliran air bakal lebih lancar. DKI juga sudah memasang 179 pompa air di sejumlah lokasi rawan banjir dan menyiapkan 83 pompa air yang dapat dipindah untuk membantu mengeringkan genangan di lokasi yang tidak terjangkau.
”Banjir masih mungkin dapat terjadi, tetapi Pemprov DKI sudah siap mengantisipasinya,” kata Fauzi. (FRO/ECA)
Post Date : 21 September 2010
|
