Rp 9,5 Triliun untuk Tangkal Banjir Jabodetabekjur

Sumber:Koran Tempo - 16 November 2007
Kategori:Banjir di Jakarta
JAKARTA -- Setelah melalui pembahasan serius, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui anggaran Rp 9,517 triliun untuk menangkal banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Rencana anggaran ini akan diimplementasikan pada anggaran tahun 2007 sampai 2009.

Ketua Komisi V DPR RI Achmad Muqowam mengatakan, untuk menangkal banjir di Jabodetabekjur, perlu dibentuk tim besar agar penanganan banjir terkoordinasi secara komprehensif. "Tim terdiri atas pemerintah pusat, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," kata Muqowam dalam rapat penanganan banjir Jabodetabekjur di DPR RI kemarin.

Dewan mendesak pemerintah terkait agar melaksanakan program yang telah disepakati untuk memperkecil risiko akibat banjir yang terjadi setiap tahun. Dewan juga meminta adanya koordinasi untuk meningkatkan penataan ruang di kawasan Jabodetabekjur.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memerinci, dari Rp 9,517 triliun yang dicanangkan, Rp 6,470 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta Rp 3,047 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta bersama swasta. Untuk 2007, dana penanganan banjir Rp 3,916 triliun, yang terdiri atas APBN Rp 2,150 triliun dan APBD DKI Jakarta bersama swasta Rp 1,766 triliun.

Dana itu, Djoko menambahkan, digunakan untuk penanganan hulu daerah aliran sungai di Jawa Barat, yaitu untuk penghijauan di kawasan Puncak serta rehabilitasi dan bantuan untuk situ-situ di Jawa Barat.

Di kawasan hilir dilakukan percepatan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur dan peningkatan Kanal Banjir Barat. Selain itu, dilakukan normalisasi sungai-sungai, pembaruan situ-situ, pembangunan rumah susun sederhana, dan penyelesaian pemasangan pompa air.

"Tapi, dengan dana sebesar itu, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin Jakarta terbebas dari banjir," kata Djoko. Untuk itu, pemerintah terus melakukan evaluasi tentang seberapa banyak kemajuan dari program yang telah dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, untuk mengatasi banjir di Jakarta, pemerintah telah melakukan pengerukan sungai dan perbaikan drainase.

Namun, secara menyeluruh banyak kendala. Sebagai contoh, pemindahan warga di bantaran Sungai Ciliwung. "Minat warga rendah untuk pindah ke rumah susun," ujar Fauzi. Pada masa mendatang, pemerintah akan bertindak tegas untuk melakukan pemindahan itu.

Wakil Gubernur Jawa Barat Nu'man Abdul Hakim mencatat ada penyusutan hutan primer di Jawa Barat, dari 432 ribu hektare menjadi 258 ribu hektare. Salah satu penyebab penyusutan adalah penambahan jumlah penduduk 1 juta jiwa setiap tahun. "Pemerintah Jawa Barat berkomitmen memperbaiki penggunaan tata guna lahan," kata Nu'man.

Penanggulangan banjir di Provinsi Banten pun belum optimal. Menurut Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dana penanggulangan banjir untuk Banten belum diterima. "Saat ini pemerintah baru melakukan rehabilitasi sungai dengan anggaran Rp 5 miliar," ucap Atut. RUDY PRAYITNO



Post Date : 16 November 2007