Rp 100 Miliar Bebaskan Lahan BKT

Sumber:Kompas - 24 Juni 2004
Kategori:Drainase
Jakarta, Kompas - Anggaran pembebasan lahan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) atau dikenal proyek Nedeko pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 100 miliar. Dana dari APBD DKI itu untuk membebaskan tanah seluas 86.605 meter persegi, termasuk lahan yang diduga fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) PT Modernland Realty Ltd di persil 16, 18, dan 19, Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur.

Wali Kota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim mengatakan hal itu, Rabu (23/6), menanggapi tertunda-tundanya penyelesaian proyek BKT karena pembebasan lahan.

"Dana ini diharapkan bisa terserap semuanya sehingga proyek BKT tidak tertunda- tunda lagi," kata Koesnan.

Menurut dia, status lahan di PT Modernland itu selama ini menjadi ganjalan kelancaran pembebasan lahan untuk proyek penanggulangan banjir di Jakarta Timur. Karena statusnya belum jelas, maka pembebasan lahan menjadi tertunda-tunda.

Dari hasil penelitian sementara, ditemukan dalam SIPPT milik PT Modernland tidak terdapat lahan persil 16, 18, dan 19. "Hasil sementara menyebutkan, sesuai dokumen lahan PT Modernland bukan termasuk dalam penguasaan pengembang. Tapi saya masih harus menunggu fatwa dari Dinas Tata Kota untuk kepastian hasil penelitian atas status tanah tersebut," ujar Koesnan.

Namun, dalam site plan yang dikeluarkan Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur dan sempat dilihat wartawan, persil 16, 18, dan 19 itu memang berada di lahan milik PT Modernland. Persil itu juga jelas-jelas terkena proyek BKT. Namun, menurut sumber di Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur, status tanah itu sampai sekarang tetap belum jelas, apakah lahan fasos/fasum atau bukan.

Sebelumnya, Kepala Subbagian Administrasi Wilayah Pemkot Jakarta Timur Lukman Hakim mengatakan, warga saat ini tinggal menunggu pembayaran saja. Bahkan, telah turun SK Wali Kota Nomor 55 Tahun 2004 mengenai Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian atas Bangunan, Tanah, dan Tanam-tanaman yang ada di atas lahan BKT di Kelurahan Cakung Timur.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan, perlu kesadaran dari masyarakat untuk memberikan lahannya agar dipakai untuk proyek BKT. Ia juga meminta keikhlasan warga untuk tidak mempersulit pembebasan lahan.

"Kalau masyarakat meminta harga terlalu tinggi, kami tidak sanggup memenuhinya. Kalau memaksakan diri, kami sulit untuk mempertanggungjawabkannya," kata Sutiyoso.

Pembebasan lahan untuk BKT itu berlarut-larut karena warga meminta ganti rugi terlalu tinggi. (PIN/IVV)

Post Date : 24 Juni 2004