BEKASI, (PR).- Ribuan warga di Desa Sukabakti dan Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, tidak memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK). Di Desa Sukawijaya misalnya, dari 1.165 unit rumah, hanya sekitar 900 rumah yang mempunyai sarana MCK. Bahkan, di Desa Sukabakti, sarana MCK hanya ada di satu kampung saja.
Kepala Desa Sukawijaya M. Pandung, saat ditemui Minggu (5/12), mengatakan bahwa kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama. Masyarakat telah terbiasa menggunakan air sungai dan air empang untuk mandi, mencuci baju, buang air, bahkan mencuci bahan makanan.
Ia mengatakan, rumah yang kini tidak memiliki MCK lebih didominasi oleh masyarakat dari kalangan ekonomi lemah. "Bagi warga yang tak punya MCK, mereka berinisiatif membuat bilik jamban (tempat buang air berbahan bambu dilapisi kain) di atas empang atau sungai," katanya.
Warga setempat mengakui mengalami kesulitan membuat MCK secara permanen karena membutuhkan biaya yang besar. Dengan demikian, diperlukan alternatif lain dalam penggunaan jamban, dengan biaya pembuatan yang relatif jauh lebih murah dan manfaat yang sama.
"Biasanya biaya pembuatan MCK plus tanahnya mencapai Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per unit. Sementara untuk pembuatan jamban cukup dengan kemauan mencari beberapa batang bambu berukuran panjang, tali, dan karung atau kain bekas spanduk," ujarnya.
Kondisi itu pun, tutur Pandung, telah disampaikan kepada Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu. Bahkan, usulan pembangunan MCK umum untuk mengatasi kondisi tersebut tidak pernah ditanggapi pemkab, dengan alasan keterbatasan dana.
Kondisi lebih parah justru terdapat di Desa Sukabakti. Pasalnya, pada satu desa hanya punya satu MCK yang terdapat di Kampung Balongampel. Pembangunan sarana MCK itu pun berasal dari bantuan Pemkab Bekasi.
Kepala Desa Sukabaktdi, Sanin mengatakan, idealnya sarana MCK dibangun di setiap kampung. Dengan demikian, kebutuhan kesehatan bagi warga Desa Sukabakti bisa terpenuhi. "Seharusnya pemkab membangun paling tidak di semua desa. Ini kan menyangkut kebersihan dan kesehatan. Ja-di, warga memang membutuhkannya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kab. Bekasi, Daryanto mengakui, hampir seluruh sungai di Kab. Bekasi kondisinya memprihatinkan. Bahkan, kandungan bakteri e-coli sudah melewati ambang batas.
Daryanto mengakui untuk masalah kekurangan MCK, ia akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). "Kualitas lingkungan akan segera kami tinjau. Sementara untuk sarana MCK, itu bagiannya di Dinkes," ujarnya. (A-186)
Post Date : 06 Desember 2010
|
