CIAMIS, (PR).- Pelaksanaan projek revitalisasi PDAM Tirta Galuh Ciamis untuk mendukung program sepuluh juta sambungan air bersih, terpaksa dihentikan sementara. Pasalnya, projek itu menunggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Pinjaman dan Subsidi Bunga, berkenaan dengan pengajuan restrukturisasi hutang oleh PDAM.
Jika peraturan tersebut tidak segera dikeluarkan, sebanyak tiga ribu pelanggannya tidak mendapat pasokan air pada musim kemarau. Mengingat, tidak ada suplai dari Sungai Cileueur yang saat ini menjadi sumber air baku PDAM Tirta Galuh.
"Kalau projek tersebut tidak segera dilanjutkan, persoalan ribuan pelanggan PDAM tidak mendapatkan suplai air akan terus terulang pada setiap musim kemarau. Untuk itu kita berharap agar perpres segera keluar," tutur Direktur PDAM Tirta Galuh Ciamis Triani Puspadewi, Selasa ( 5/5)
Karena aturan tersebut belum keluar, menurut dia, untuk sementara projek vital pengalihan sumber air baku dari Sungai Cileueur ke Sungai Citanduy juga terpaksa dihentikan.
Mengenai revitalisasi PDAM, ia menjelaskan bahwa projek intake PDAM di wilayah Gunung Cupu saat ini baru selesai tiga puluh persen. Setelah bangunan tersebut dioperasikan, pelanggan juga akan mendapat suplai air selama 24 jam, terutama pada saat musim kemarau.
"Terus terang, saat ini kami terus berupaya memberikan pelayanan 24 jam terus-menerus, namun pada saat musim kemarau debit air Sungai Cileueur kecil, maka suplai ke pelanggan juga harus digilir. Untuk sumber dari Sungai Citanduy, kami optimistis pelayanan bisa kontinu," tuturnya seraya menambahkan bahwa saat ini terdapat 18.800 saluran pelanggan, sedangkan target hingga tahun 2013 sebanyak 50.500 sambungan.
Ia juga mengungkapkan, ada 54 PDAM secara nasional yang mengajukan restrukturisasi hutan. Dari jumlah itu 28 di antaranya telah disetujui oleh pemerintah. Meski demikian, hanya ada dua puluh PDAM yang siap karena memiliki kinerja keuangan yang baik. "Ternyata dari dua PDAM yang sudah sangat siap, yakni PDAM Tirta Galuh Ciamis dengan PDAM Tangerang," ungkapnya.
Secara terpisah, anggota Komisi II DPRD Ciamis, Yana D. Putra mengungkapkan hasil rapat kerja dengan PDAM Ciamis yang disepakati DPRD Ciamis melayangkan surat kepada pemerintah pusat yang meminta agar Perpres tentang Jaminan Hutan dapat segera diterbitkan.
"Dalam satu dua hari ini surat tersebut kita layangkan ke presiden, isinya agar Perpres Jaminan Hutan segera diterbitkan. Dengan demikian program resturkturisasi yang berkait dengan revitalisasi akan dapat kembali dilaksanakan," tuturnya.
Sementara itu, anggota dewan lain Didi Sukardi mengaku pesimistis jika program restrukturisasi tersebut tidak dilakukan, target keuntungan pendapatan dan efisiensi tahun 2009 sebesar Rp 4 miliar, tidak dapat tercapai. (A-101)
Post Date : 06 Mei 2009
|
