Jakarta, Kompas - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, realisasi proyek pekerjaan umum tahun 2005 baru mencapai 74,4 persen. Menurut Djoko, selain karena keterlambatan penerbitan daftar isian proyek anggaran, hal itu juga karena tertundanya penentuan satuan kerja.Jadi, praktis proyek baru dikerjakan pada bulan Agustus dan September lalu. Meski pembangunan sedikit terlambat, realisasi proyek ini cukup bagus dan kami optimistis bisa rampung seluruhnya sebelum April 2006, kata Djoko, seusai Rapat Kerja DPU, Selasa (20/12) di Jakarta.Djoko menjelaskan, alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum (DPU) tahun 2005 sebesar Rp 13 triliun. Proyek yang dibangun di antaranya berbentuk jembatan dan jalan. Tahun 2006 alokasi anggaran DPU Rp 18 triliun. Pelaksanaan proyek akan dilaksanakan tepat waktu karena daftar isian proyek anggaran sudah terbit tanggal 2 Januari 2006, ujar Djoko.Dengan demikian, kata Djoko, kegiatan prakontrak fisik proyek bisa dimulai bulan Maret dan seluruh proyek bisa direalisasikan pada Desember 2006.Program PKPS BBMSementara itu, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) belum sepenuhnya terealisasi. Untuk program tahun 2005, masih 500 desa yang belum menerima kucuran dana PKPS BBM untuk infrastruktur pedesaan. Menurut Djoko, dana belum dikucurkan karena belum menyelesaikan kontrak dengan satuan kerja kabupaten/kota.Namun, Djoko optimistis pada akhir tahun 2005 sebanyak 61 persen desa penerima sudah dapat menyelesaikan semua (100 persen) kucuran dana yang dibagi tiga termin 40 persen, 40 persen, dan 20 persen.Direktur Jenderal Cipta Karya DPU Agoes Widjanarko melaporkan, dari 12.834 desa tertinggal yang menjadi sasaran PKPS BBM tahun 2005 untuk infrastruktur pedesaan, sudah 11.890 desa yang dananya berhasil dicairkan. Dari jumlah itu, 1.500 desa sudah menerima 100 persen dana PKPS BBM untuk infrastruktur pedesaan sebesar Rp 250 juta.Kebanyakan mereka memanfaatkan untuk membangun jalan dan jembatan desa, selain itu ada juga desa yang memanfaatkan dana PKPS BBM itu untuk memperbaiki irigasi, pengadaan air bersih, perbaikan sanitasi, serta infrastruktur lainnya.Sementara untuk tahun 2006, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 500 miliar untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur pedesaan yang sumbernya berasal dari Bank Pembangunan Asia (ADB).Dana itu rencananya akan disalurkan untuk 16.000 desa tertinggal yang belum menerima PKPS BBM. Menurut data DPU, jumlah desa tertinggal di Indonesia sebanyak 28.000 desa. Dengan demikian, apabila 12.890 desa sudah menerima dana PKPS BBM, berarti masih ada sekitar 16.000 desa yang belum tergarap infrastrukturnya.Jaringan irigasiDjoko juga mengungkapkan, proyek jaringan irigasi teknis pemerintah telah mubazir akibat pengalihan fungsi lahan oleh pemerintah daerah. Dia mengatakan, beberapa jaringan irigasi yang sudah dibangun tidak dipakai lagi bahkan dibongkar karena lahan pertanian berubah menjadi perumahan dan bangunan lainnya. Tidak tanggung- tanggung, jaringan irigasi yang mubazir merupakan jaringan teknis untuk pengairan 30.000- 40.000 hektar sawah. Ini juga merugikan sektor pertanian, ujarnya. (OTW)
Post Date : 21 Desember 2005
|