Ratusan Truk Sampah DKI Telantar di Bantargebang

Sumber:Republika - 05 April 2006
Kategori:Sampah Jakarta
BEKASI -- Ratusan truk sampah Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, telantar selama 24 jam lebih di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang, Bekasi, Selasa (4/4). Penyebabnya, pengelola TPA yakni PT Patriot Bangkit Bekasi (PBB) hanya bisa membuka satu dari tiga titik pembuangan sampah yang seharusnya beroperasi.

Keadaan itu juga dikarena PT PBB kekurangan modal, khususnya penyediaan solar untuk operasional alat berat di TPA tersebut. Tertutupnya dua pintu masuk itu praktis membuat para sopir truk sampah kesal. Buntutnya mereka sengaja memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan menuju TPA, tanpa melakukan aktivitas apapun. "Kesabaran kami sudah habis. Kejadian seperti ini berulang kali terjadi dan ini merugikan kami," ungkap Saun, salah satu sopir truk.

Saun mengaku telah berada di TPA Bantargebang sejak pukul 08.00 WIB, Senin (3/4). Hingga kemarin, dia belum bisa membuang sampah, karena jumlah tempat penampungan sampah yang hanya satu titik. Kondisi itu jelas tidak sebanding dengan jumlah truk yang hendak membuang sampah ke TPA tersebut. Saun mengaku bingung dengan alasan yang diberikan PT PBB, bahwa dana operasional untuk membeli solar bagi alat berat sudah tidak ada. "Bukan urusan kami PT PBB kehabisan dana operasional, kenapa kami yang ditelantarkan," sesal Saun.

Senada juga diungkapkan Tialih, sopir truk dari Sudin Kebersihan Jakarta Selatan. "Kami akhirnya kompak untuk hanya memarkirkan truk tanpa membuang sampah di tempat penampungan, meski harus menginap di dalam truk," kata Tialih. Akibat aksi para sopir truk sampah tersebut, jalan-jalan menuju titik-titik pembuangan sampah di TPA Bantargebang dipenuhi deretan truk sampah. Antrean truk terlihat sejak pintu masuk TPA Bantargebang hingga ke titik-titik pembuangan sampah di beberapa zona pembuangan, yang jaraknya cukup jauh. Sambil menunggu hasil pertemuan antara PT PBB dengan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, ratusan sopir truk berkumpul di depan kantor PT PBB.

Menurut Kepala Operasional PT PBB, Ratius Raden, tidak optimalnya oprasional PT PBB karena pihaknya kehabisan dana guna membeli solar untuk alat berat (beko) yang jumlahnya sekitar 40 unit. Menurutnya sejak Januari 2006 lalu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT PBB. "Kami sudah kehabisan dana operasional untuk membeli solar. Namun berdasarkan hasil pertemuan, DKI akan segera membayar kepada kami, jadi TPA bisa beroperasi secara normal," kata Ratius.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Bantargebang dari Dinas Kebersihan Jakarta, Djoko Suratno membenarkan pemprov membayar kewajiban kepada PT PBB selama tiga bulan terakhir. Namun Djoko mengaku heran, untuk perusahaan sekelas PT PBB bisa kehabisan dana oprasional. Menurut Djoko, dalam sertifikasinya, PT PBB itu seharusnya memiliki dana pribadi sendiri untuk operasional. "Sepertinya ada ketergantungan PT PBB terhadap DKI. Harusnya mereka beroperasi dahulu, kemudian klaim tagihan kepada kami," kata Djoko, yang menyebutkan produksi sampah harian DKI mencapai 5.000 ton.

Djoko menambahkan, saat ini pihaknya telah menerima tagihan dari PT PBB menyangkut biaya operasional TPA Bantargebang selama tiga bulan terakhir. Masalahnya, prosedur pencairan dana di suatu instansi pemerintah harus melalui beberapa jalur birokrasi. "Tidak bisa hari ini ditagih, besok langsung cair. PT PBB tidak perlu khawatir, karena pasti akan kami bayar," tegasnya sambil mengatakan Djoko insiden itu menyebabkan PT PBB mendapatkan sanksi peringatan kedua dari Pemprov DKI.

Fakta Angka5.000 ton per hariProdukasi sampah dari Jakarta



Post Date : 05 April 2006